PR CIREBON - Surabaya muak dengan pernyataan salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo yang menuding pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film G30S/ PKI (Partai Komunis Indonesia).
Pasalnya, Koordinator Mahasiswa Arek Suroboyo (MAS), Sahala menilai pernyataan Gatot sangat kental dengan nuansa politik, bahkan bisa berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.
"Bagi kami Mahasiswa Arek Suroboyo, pernyataan Pak Gatot menjelang 30 September itu sarat dengan muatan provokatif," tegas mahasiswa asal UPN Veteran Surabaya ini pada Rabu, 23 September 2020.
Baca Juga: Istana Bantah PKI Tumbuh dari RUU HIP: Sudah Ganti, Gatot Hanya Suara Sumbang Jelang 30 September
Padahal, jejak digital masih mencatat bahwa tepat pada hari pergantian Panglima TNI tahun 2017 lalu, Gatot menyatakan bahwa pergantian pucuk pimpinan TNI merupakan sesuatu yang wajar.
"Karena beliau juga sudah menjabat selama dua tahun lebih," imbuhnya.
Lebih lanjut, Sahala mengaku yakin bahwa pernyataan Gatot terkait pencopotan dirinya sebagai Panglima TNI karena perintah menonton film G30S/ PKI tersebut tidaklah benar.
Terbukti, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sama-sama tegas menolak keberadaan paham komunis ada di Bumi Pertiwi.
Baca Juga: BKPM Gagal Tarik Investasi TikTok dan Zoom, DPR Kecewa: Banyak Digunakan kok Indonesia Ga Untung ?
"Kita tahu bersama, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin sampai saat ini menolak dengan tegas paham komunis di Indonesia," jelas Sahala, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Sedangkan berkaitan dengan posisi Gatot sebagai salah satu deklarator KAMI, Sahala juga menilai bahwa gerakan tersebut sarat akan agenda politik yang justru berpotensi menimbulkan kegaduhan.
"(Makanya-red) kita tegas menolak dan menentang segala bentuk aktivitas dan gerakan politik KAMI di Surabaya dan Jawa Timur, karena akan berpotensi memunculkan kegaduhan dan saat ini masyarakat juga sedang fokus menghadapi dampak pandemi Covid-19, jadi untuk apa ada gerakan-gerakan politik lagi," paparnya penuh penekanan.
Baca Juga: Perang Covid-19 RI Hampir Capai Titik Terang, Erick Thohir Klaim Upaya Pemerintah Buahkan Hasil
Bahkan, pihaknya pun mendesak kepolisian untuk melarang semua aktivitas KAMI di Jawa Timur.
"Mendesak aparat Kepolisian agar tidak memberikan izin terhadap setiap aktivitas KAMI di Kota Surabaya dan di Provinsi Jawa Timur," tandas Sahala.***