Network
PR CIREBON - Pernyataan bernada pengakuan yang disuarakan salah satu deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo ternyata dijawab santai oleh pihak istana.
Tepatnya, Gatot yang mengaku sudah mendeteksi PKI makin tumbuh dari Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), tetapi Istana menanggapi santai bahwa dinamika politik terkait PKI memang biasa bergulir jelang 30 September
"Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September," ungkap Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu, 23 September 2020.
Baca Juga: KPU Tutup Mata dari Banyak Pihak Minta Tunda, PKS: Biaya Mahal, Kualitas Pilkada 2020 Malah Tergerus
Artinya dinamika politik itu dapat dimunculkan melalui suara sumbang yang menuding pemerintahan terkait PKI.
"Dari tahun ke tahun pasti ada dinamika politik, ada suara-suara yang selalu menuding ini-itu terhadap pemerintah berkaitan PKI. Pemerintah, tidak ada kaitannya dengan PKI," jelas Donny, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Untuk itu, Donny menegaskan, pemerintah bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara bukan untuk kelompok kepentingan tertentu apalagi PKI.
Baca Juga: BKPM Gagal Tarik Investasi TikTok dan Zoom, DPR Kecewa: Banyak Digunakan kok Indonesia Ga Untung ?
"Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?" tanya Donny.
Selain itu, Donny juga membantah tudingan Gatot soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk membangunkan nilai-nilai PKI. Tepatnya, tudingan Gatot itu jelas tidak terbukti, apalagi RUU tersebut sudah berganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
