PR CIREBON - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim membuat geram Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid usai berniat menghilangkan pelajaran Sejarah dalam kurikulum terbaru untuk Sekolah Menengah Atas (SMA).
"Mendikbud Nadiem Makarim buta sejarah," ungkap pria yang akrab disapa Gus Jazil itu di Jakarta pada Sabtu, 19 September 2020.
Menurut Gus Jazil, langkah Mendikbud Nadiem Makarim tersebut justru tanpa sengaja telah melemahkan visi pendidikan dan mental bangsa.
"Ini jelas langkah mundur, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah 'Jas merah'," tegasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari RRI.
Lebih lanjut, kebijakan salah itu juga akan membuat generasi muda Indonesia terancam identitas dan jati dirinya, sehingga bukan tidak mungkin di masa mendatang Indonesia akan bubar.
Baca Juga: Tuduh Kadrun Munculkan PKI, Diduga Jadi Penyebab Poyuono Dipecat dari Kursi Wakil Ketua Gerindra
"Percayalah, lambat laun, Indonesia akan kehilangan identitas, jatidiri. Kebijakan ini lahir dari Mendikbud yang buta sejarah dan kurang paham pentingnya sejarah," tambahnya.
Untuk itu, Gus Jazil meminta Menteri Nadiem untuk kembali belajar soal sejarah pendidikan di Indonesia.
"Untuk merumuskan visi dan misi pendidikan ke depan, Mendikbud harus belajar lagi, supaya tidak mudah begitu saja menghilangkan pelajaran sejarah dari kurikulum SMA," tandas Gus Jazil.
Baca Juga: Tanpa Wakili PKS, Nasir Djamil Minta Jokowi dan DPR Bersepakat Tunda Pilkada demi Selamatkan Rakyat
Sebagai informasi, beredar petisi daring (online) dalam situs Change.org yang mengusung isu soal mata pelajaran sejarah untuk SMA dan sederajat.
Sejak isu hapus sejarah bergulir, petisi yang dibuat Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) berjudul 'Kembalikan posisi mata pelajaran sejarah sebagai mapel wajib bagi seluruh anak bangsa' telah mendapat 20.630 tanda tangan hingga Minggu, 20 September 2020 siang.
Petisi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena mereka tidak rela bila pelajaran sejarah dihapus dari kurikulum.
"Tempatkan mata pelajaran sejarah di struktur kurikulum dalam kelompok mata pelajaran dasar/umum yang wajib diajarkan kepada seluruh anak bangsa di semua tingkatan kelas (X, XI, XII) dan jenjang (SMA/SMK/MA/MAK)!" demikian bunyi petisi itu.
Baca Juga: Bansos Pekerja Tahap Empat Segera Cair, Kemnaker Sudah Terima 2,8 Juta Rekening dari BP Jamsostek
Sementara itu, petisi ini muncul seiring beredarnya dokumen digital dengan sampul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kurikulum dan Perbukuan. Judulnya, 'Sosialisasi Penyederhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional', tertanggal 25 Agustus 2020 lalu.***