Network
PR CIREBON - Kinerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kembali mendapat sorotan kritik terkait kurikulum darurat yang dibuatnya.
Kali ini, kritik datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dengan Bidang Pendidikan, Retno Listyarti.
Tepatnya, Retno menyesalkan kurikulum darurat yang terbit hanya bersifat tidak wajib diterapkan seluruh sekolah atau sekedar kurikulum alternatif.
“Situasinya darurat, jadi untuk meringankan guru, siswa dan orangtua maka kurikulum yang harusnya diberlakukan adalah kurikulum dalam situasi darurat di seluruh Indonesia,” ungkap Retno melalui keterangan tertulis, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi pada Minggu, 09 Agustus 2020.
Baca Juga: Perluas Target Bansos Pekerja, Pemerintah Buka Peluang Pekerja Informal Kena Juga
Namun demikian, Retno sebenarnya mengapresiasi Kemendikbud yang mengeluarkan Kurikulum dalam situasi darurat.
Meskipun, muatan kurikulum darurat belum diketahui publik dan KPAI juga belum mendapatkan Permendikbud tentang standar isi dan standar penilaian yang masuk dalam dasar perubahan kurikulum
Artinya, kritik Ratna itu menyimpulkan pada satu penilaian inti, Kemendikbud tidak tegas terkait kurikulum dalam situasi darurat ini harus digunakan seluruh sekolah, bukan hanya menjadi kurikulum alternative.
Baca Juga: Berbahaya Bagi Bumi, Lapisan Es Terakhir Kutub Utara Runtuh dengan Suhu Pecah Rekor
Apalagi, seharusnya tidak boleh ada pelaksanaan kurikulum berbeda dalam satu tahun ajaran baru karena akan membingungkan guru dan sekolah di lapangan.
Bahkan, hal ini pernah terjadi pada saat Mendikbud Anies Baswedan, yaitu berlakunya dua kurikulum, kurikulum 2013 dengan kurikulum KTSP.
