PR CIREBON - Politikus Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir, mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
Dilansir Pikiranrakyat-Cirebon.com dari situs RRI, menurut Andre, Ahok terlalu banyak berbicara dengan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh dan tanpa dasar.
"Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina . Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja," tulis Andre pada akun Twitter-nya, @andre_rosiade, Selasa 15 September 2020 malam.
Baca Juga: Akui Satu Tuduhan di Sidang Perdana, Seungri eks BIGBANG Bantah Tuduhan Terlibat Prostitusi
Andre mengungkapkan bahwa pernyataan tersebut muncul karena Ahok butuh panggung guna menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama Pertamina. Namun ia malah mendiskreditkan Pertamina secara umum.
“Statement-statement pak Ahok ini membuat gaduh dan cenderung tanpa dasar. Saya paham pak Ahok butuh panggung, tapi tolong jangan menimbulkan citra negatif untuk Pertamina. Jangan kebanyakan bacot, apalagi pak Ahok orang dalam Pertamina” lanjutnya.
Selain itu, Andre menuturkan beberapa pernyataan Ahok yang dinilainya tanpa dasar, seperti mengatakan bahwa Pertamina lebih suka membeli blok Migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Sedangkan faktanya banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.
Baca Juga: Dapat Clue 'Bapakmu-Bapakku' , KPK Dalami Bukti Terbaru Kasus Suap Djoko Tjandra dan Jaksa Pinangki
“Statement pak Ahok ini tidak benar. Dalam data yang kami miliki dalam rangka menambah produksi di hulu, pada tahun 2019 Pertamina melakukan pengeboran sekitar 240 sumur eksplorasi dan eksploitasi dengan 800 work over. Lebih dari 60 persen investasi di Pertamina adalah untuk Hulu Migas. Bahkan, untuk menambah cadangan, sepanjang tahun 2019 Pertamina melakukan studi seismic di 35 cekungan dengan panjang 31.114 km. Studi seismic yang dilakukan Pertamina ini merupakan studi seismic terpanjang di Asia Tenggara dalam waktu 10 tahun terakhir,” katanya.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa hasil studi seismic sampai menjadi produksi memerlukan waktu paling cepat 7 tahun. Karenanya, untuk menambah produksi dan cadangan Hulu Migas saat ini diperlukan akuisisi blok hulu migas yang sudah berproduksi, sehingga bisa langsung menambah cadangan dan produksi migas Pertamina.
“Akuisisi yang dilakukan oleh Pertamina di dalam negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah habis kontrak PSC-nya. Sedangkan akuisisi di luar negeri dilakukan pada blok-blok yang sudah berproduksi dan memiliki cadangan yang besar,” jelas Andre.
Baca Juga: Ngaku Kesal dan Bongkar Borok Pertamina, Ahok: Pinjem Duit Terus, Maunya Akuisisi Terus
Menurut Andre, pernyataan bahwa Pertamina tidak pernah melakukan pembangunan kilang adalah tidak benar dan tanpa data, karena pada tahun 2019 Pertamina membangun beberapa kilang.
“Selama menjabat sebagai Komisaris Utama Pertamina, sudah berapa kali sih pak Ahok melakukan kunjungan ke kilang-kilang Pertamina? Setahu saya Pertamina telah membangun Kilang Langit Biru Cilacap Tahun 2015 - 2019. Kilang ini sudah mulai beroperasi Juli 2019 yang menambah produksi Pertamax sehingga mengurangi impor BBM," ujarnya.
Mengenai pernyataan Ahok yang mengatakan bahwa Pertashop atau program SPBU mini tidak jalan, Andre menambahkan bahwa berdasarkan data yang dimilikinya sejak diluncurkan pada Februari 2020 sampai dengan saat ini sudah terbangun sekitar 500 Pertashop guna melayani masyarakat, dengan kerjasama bersama pihak swasta maupun BUMDES yang kemudian ditargetkan hingga 4.300 di seluruh Indonesia pada akhir 2020.
Baca Juga: Usul Ahok Hapuskan Kementerian BUMN Buat Gaduh, Pengamat: Komentar Bubarkan, Bukti Kerja Ga Becus
“Data soal Pertashop aja pak Ahok bisa keliru, padahal data tersebut selalu di update. Saya jadi bertanya-tanya siapa sebenarnya yang bisikin pak Ahok agar Pertamina gaduh terus?” kata Andre.
Andre juga mengkritik sikap Ahok yang merasa dirinya paling benar sendirian.
Komisaris dan Direksi di BUMN, paling tidak punya satu agenda rapat bersama dalam satu bulan dalam kasus Pertamina, rapat bersama ini bahkan dilakukan seminggu sekali setiap hari Kamis. Menurutnya, harusnya Ahok mengoptimalkan rapat tersebut.
Baca Juga: Cek Fakta: PSBB Ketat Jakarta Disebut Sengaja Ada Atas Perintah KAMI Agar Pemerintah Pusat Terdesak
“Ahok ini selalu teriak soal banyak maling di Pertamina. Saran saya, bila pak Ahok memang punya bukti sebaiknya laporkan saja ke pihak yang berwenang. Kan ada KPK, Kejaksaan dan juga kepolisian. Jangan tuduh sana-sini tapi sebenarnya tidak ada bukti," tambahnya.
Menurut Andre, jajaran direksi Pertamina sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerja sama dengan aparat penegak hukum.
"Direksi Pertamina setahu saya sudah melakukan banyak upaya untuk membersihkan Pertamina melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum. Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp9,5 Triliun. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu,” pungkasnya.***