PR CIREBON - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA turut mengomentari kebijakan terbaru Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang membawa kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB total pada Senin 14 September 2020 mendatang.
“Bagaimana jika seruan PSBB Total di DKI Jakarta yang dimulai tanggal 14 September 2020 tidak dipatuhi publik?” tulisnya dalam unggahan Facebook miliknya yang dilihat PikiranRakyat-Cirebon.com pada Sabtu, 12 September 2020.
Tepatnya, Denny menilai desakan ekonomi yang besar dan hidup semakin sulit akan membuat publik tetap bekerja mencari nafkah, sekalipun mendapat pengawalan ketat dari aparat hukum, Denny meyakini warga pun tak gentar melawan.
“Bagaimana jika publik melawan. Desakan ekonomi membuat mereka tak gentar?” ujarnya.
Baca Juga: Lawan Arus saat Menteri Ramai Serang Anies Baswedan, Erick Thohir: Rakyat Harus Mau Disiplin Sehat
Artinya, penerapan hukum dalam PSBB total bisa menuai kemarahan masyarakat yang terdesak kebutuhan ekonomi.
“Bagaimana jika dihukum, ini justru akan memulai tahap baru kemarahan publik?” tanya dia.
Kemudian berikutnya, ia pun menyambungkan krisis kesehatan yang bisa memicu krisis politik.
“Krisis kesehatan, melalui krisis ekonomi, mudah memicu krisis politik?” sambungnya.
Bahkan, ia berandai-andai bila keputusan Anies malah memicu kerusuhan di Ibu Kota dan meluas.
“Bagaimana jika kebijakan PSBB total berujung pada kerusuhan di Jakarta? Lalu meluas ke banyak bagian Indonesia?” ujarnya.
Baca Juga: Kim Jong-un Aktif Kunjungan ke Desa Terdampak Banjir, Tunjukkan Citra Peduli Rakyat Biasa
Terlebih, para menteri Jokowi ikut mengkritik kebijakan Anies tersebut, seperti Airlangga Hartarto yang menjadi komando tertinggi ekonomi dan penanganan Covid-19 di tingkat pusat yang terang-terangan menyatakan keberatannya.
Dengan demikian, suasana psikologis publik setelah tujuh bulan di masa pendemi Covid-19, tentu akan berbeda dengan masa awal. Apalagi, berbagai riset dari dalam dan luar negeri menyatakan hal senada, lebih banyak masyarakat takut dengan kondisi ekonomi ketimbang pandemi Covid-19.
“PSBB total pasti kembali membuat ekonomi semakin terpuruk. Ekonomi yang mulai menggeliat bangkit, yang dengan susah payah dibangun, bisa ambruk lagi,” papar Denny.
Baca Juga: Curiga PSBB Total Bermuatan Politik, PDIP: Hentikan Aja Pak Anies, Kasihan Masyarakat Tanggung Jawab
Untuk itu, peran leadership dari pemerintah pusat dan daerah harus bisa mencari keseimbangan mengatasi isu kesehatan dan isu kesulitan ekonomi.
“Di sinilah peran leadership. Yaitu bagaimana mencari keseimbangan isu kesehatan versus isu kesulitan ekonomi,” bebernya.
Selain itu, Denny pun memahami PSBB total itu adalah pilihan yang sulit, selain PSBB sektoral, untuk Presiden Jokowi.
“Siapapun yang di posisi Gubernur Anies Baswedan akan kesulitan memilih. Siapapun yang di posisi Presiden RI juga akan kesulitan merespons pilihan gubernur,” ujarnya.
Baca Juga: PSBB Total adalah Peringatan Anies Baswedan untuk Warga Jakarta, DPRD: Jangan Terlena, Biar Ga Parah
Sementara itu, Denny pun penasaran akan keberanian Presiden Jokowi untuk membatalkan atau membiarkan PSBB total DKI itu.
“Akankah presiden melalui prosedurnya membatalkan PSBB Total DKI yang dimulai 14 September 2020? Tujuh bulan setelah pandemik, Corona Virus tak hanya menjadi masalah kesehatan. Ia juga sudah menjadi masalah ekonomi. Juga masalah pertarungan politik,” tandas Denny.***