PR CIREBON - Ketua Ikatan Alumni Universitas Indonesia Universitas Indonesia (ILUNI UI) Herzaky Mahendra Putra menilai Indonesi berpotensi alamai resesi demokrasi, seiring dengan banyaknya upaya pembungkaman dari pihak yang tidak dikenal dalam kehidupan demokrasi di Indonesia.
Untuk itu, Herzaki meminta pemerintah dan publik saling kerjasama memberikan solusi guna memecahkan masalah ini.
"ILUNI UI meminta pemerintah dan publik memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," kata Herzaki Mahendra Putra melalui pernyataan tertulisnya pada Minggu, 06 September 2020.
Baca Juga: Geram Deklarator KAMI Cuitkan Pelecehan Seksual, PSI: Menyelamatkan Bangsa kok Ga Hargai Perempuan
Lebih lanjut, Herzaky menyebutkan deretan teror dari pihak tak dikenal yang membungkam demokrasi tanah air, seperti kebebasan berpendapat sengaja ditahan dengan menciptakan permasalahan dalam akun media sosial akademisi, sekaligus kebebasan pers pun mulai mengalami permasalahan dalam situs resmi dan akun media sosial beberapa media massa nasional.
"Jika dulu kudeta merupakan ancaman secara langsung yang dirasakan oleh demokrasi, kini demokrasi menderita secara diam-diam," jelasnya, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Namun demikian, Pendiri Manilka Research and Consulting ini mengaku bahwa demokrasi di berbagai belahan dunia pun sedang digerus oleh otoritas dengan berbagai cara.
Baca Juga: Sindiran Ridwan Kamil Ampuh Soal BUMN Berlomba Bela Negara, Kemen PUPR Tunda Kenaikan Tarif Tol
Deretan cara penggerusan itu di antaranya dengan mendelegitimasi oposisi mereka, mengintimidasi eksekutif bisnis, menyerang media berita, mempengaruhi otoritas pemilu, mempolitisasi layanan keamanan, maupun melemahkan institusi negara dan sipil.
Bahkan, kondisi ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir, baik di Amerika Serikat, Amerika Latin, maupun di negara-negara di Eropa yang merupakan pusatnya demokrasi.
Atas sebab itu, Herzaky mendesak pemerintah menunjukkan ketegasan kepada pihak-pihak yang berusaha membungkam suara-suara kritis melalui upaya peretasan situs maupun media sosial, dan cara-cara lainnya.
Baca Juga: Sempat Berhenti Jadi Pecandu Narkoba, Reza Artamevia Berdalih Pandemi Buat Kambuh Lagi
"Harus ada arahan jelas dari pemerintah kepada aparat terkait, agar tindakan yang berpotensi menggerus demokrasi, diproses sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat percaya kalau upaya pembungkaman suara kritis ini, bukan berasal dari tangan kekuasaan.
Dengan kekuatan seluruh infrastruktur yang dimiliki Pemerintah, diharapkan dapat menjaga iklim demokrasi untuk tetap sehat dan adil bagi masyarakat Indonesia.***