Network
PR CIREBON - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mendadak curhat pernah diminta Rp 1 Triliun hanya untuk mahar maju Pilpres pada 2009 lalu.
Tepatnya, saat itu ada sebuah partai politik pernah menawarkannya untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden, tetapi ternyata ada uang yang dibutuhkan, seperti satu partai ditarik Rp300 miliar dan tiga partai menjadi Rp1 triliun.
"Tapi butuh uang. Satu partai Rp300 miliar. Tiga partai Rp900 miliar. Jadi (saya) harus cari Rp1 triliun. Itu tahun 2009. Yang kemarin (2019) lebih gede lagi. Jadi, yang terjadi ini demokrasi kriminal," ungkap Rizal Ramli dalam pernyataan, belum lama ini.
Baca Juga: Polemik Puan Maharani Merembet Bak Lintasan Api, PKB Balik Badan dari PDIP di Pilkada Sumbar
Untuk itu, Rizal Ramli memutuskan mendaftar gugatan uji materi atau judicial review terkait pasal ambang batas pemilihan presiden ke Mahkamah Konstitusi.
Pasalnya, syarat ambang batas 20 persen agar bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden dinilai sebagai wujud dari demokrasi kriminal, meski sistem reformasi sebelumnya sudah bagus.
"Awalnya (reformasi) memang bagus. Tapi makin ke sini makin banyak aturan yang mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi kriminal," jelas Rizal, seperti dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Warta Ekonomi.
Baca Juga: Puan Maharani Rugikan Paslon Pilkada Sumbar, Mulyadi-Ali Mukhni Kembalikan SK Dukungan PDIP
Dengan demikian, ekonom senior ini menilai kebutuhan uang untuk memenuhi permintaan partai itu hanya akan berujung pada permintaan bantuaan pemilik modal atau cukong.
Kemudian berlanjut, para cukong itu yang akan membantu pembiayaan survei, buzzer, influencer dan lain sebagainya.
