PR CIREBON – Mantan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono, cenderung setuju dengan wacana perubahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode atau bahkan lebih.
Menurut sejarah, Arief Poyuono meyakini bahwa masyarakat Indonesia terbiasa jika dipimpin presiden dengan masa jabatan lebih dari dua periode.
“Base on sejarah masyarakat Indonesia itu sudah terbiasa dipimpin oleh presiden dengan masa jabatan lebih dari dua periode.,” ujar Arief Poyuono, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter @bumnbersatu pada Senin, 15 Maret 2021.
Arief Poyuono setuju dengan wacana lebih dari dua periode apabila ‘sang raja’ atau presiden tidak menyusahkan rakyatnya sehingga mereka ingin dipimpin oleh presiden yang sama lagi kedepannya.
“Mirip sistem monarki. Sepanjang sang Raja dan keluarganya tidak membuat rakyat susah maka rakyat tidak akan berontak dan ingin raja,” ungkapnya.
Menilik catatan sejarah pula, Arief Poyuono melihat sisi positif jika presiden menjabat lebih dari dua periode, yakni utang yang tidak menumpuk.
“Catat sejak era demokratisasi dan jabatan presiden dua periode itu, jumlah utang Indonesia makin numpuk dibandingkan dengan era Soekarno dan Soeharto lho. Dan tidak sebanding dengan kemajuan masyarakatnya,” tukasnya.
Dalam pernyataannya yang lain, Arief Poyuono juga menyarankan agar presiden dapat menjabat lebih dari dua kali sekaligus memberi kesempatan bagi Jokowi atau SBY untuk bertanding di Pilpres 2024.
Sebelumnya, politisi senior Amien Rais mengatakan bahwa ada skenario jabatan tiga periode di era kepemimpinan Presiden Jokowi saat ini.
Hal itu disampaikan Amien Rais melalui video di kanal YouTube Amien Rais Official yang diunggah pada Sabtu, 13 Maret 2021.
"Jadi sekarang ada semacam publik opini, yang mula-mula samar-samar tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya,” ujarnya.
Karena itu, Amien Rais meyakini ada sejumlah pihak yang akan menggelar sidang istimewa MPR untuk kemudian mengganti ketentuan masa jabatan presiden di dalam UUD.
“Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta sidang istimewa MPR, yang mungkin satu atau dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu, tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak presiden itu bisa dipilih tiga kali,” ungkapnya.
“Kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita bisa segera mengatakan ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun," tambah Amien Rais.
Namun begitu, Presiden Jokowi pada 2019 lalu telah menegaskan bahwa dirinya menolak diadakan amandemen UUD sekaligus menepis kabar masa jabatan presiden tiga periode.
Baca Juga: Resmi Jadi Suami Kalina Ocktaranny, Vicky Prasetyo: Sekarang Sudah Tidak Berpetualang Lagi
“Sejak awal, sudah saya sampaikan bahwa saya ini produk dari pemilihan langsung, sehingga saat itu waktu ada keinginan untuk amandemen, apa jawaban saya?,” kata dia di Istana Kepresidenan pada Senin, 2 Desember 2019.
“Sekarang ini kenyataannya seperti itu kan. Ada yang lari, presiden dipilih MPR, ada yang lari presiden tiga periode, ada yang lari presiden satu kali tapi delapan tahun. Kan kemana-mana seperti yang saya sampaikan. Jadi, lebih baik, tidak usah amandemen," lanjutnya.
Menurut Presiden Jokowi, orang yang selalu menyebut dirinya akan menjabat selama tiga periode itu tak lain adalah orang yang secara langsung ‘menampar mukanya’.
"Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode, itu ada menurut saya. Satu, Ingin menampar muka saya. Yang kedua ingin cari muka, padahal saya udah punya muka. Yang ketiga ingin menjerumuskan,” ujar Presiden Jokowi.
***