Anies dan Ariza Tidak Tahu Teknis Pengadaan Lahan Program Rumah DP Rp0, Ferdinand Hutahaean Beri Kritik!

PR CIREBON – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria (Ariza) mengaku bahwa ia dan Gubernur Anies Baswedan, tak tahu menahu mengenai proses pengadaan lahan program rumah DP Rp0 yang sekarang tengah diselidiki KPK.

Alasannya, menurut Ariza, itu sudah masuk wilayah teknis, sementara teknis pembelian lahan program rumah DP Rp0 itu sudah diserahkan kepada PT Pembangunan Sarana Jaya.

Pernyataan Ariza itu sontak disoroti banyak pihak, termasuk Ferdinand Hutahaean yang merupakan mantan politisi Partai Demokrat.

Baca Juga: Pemprov DKI Jakarta Dapat Penghargaan, Musni Umar: Melawan Ocehan Buzzerp dan Para Pembenci Anies Baswedan

Menurut Ferdinand Hutahaean, tidak mungkin Anies maupun Ariza tak mengetahui sedikitpun mengenai proses pengadaan lahan itu.

Ferdinand Hutahaean meyakini bahwa pelaksana pasti akan melaporkan setiap progres pengadaan lahan kepada pimpinan, dalam hal ini Anies selaku Gubernur DKI.

“Gubernur dan Wagub tak urus teknis, tapi pelaksana pasti laporan progres dan segala hal pelaksanaan kepada pimpinan dalam hal ini Gubernur.

Baca Juga: Ramalan Shio Hari ini 12 Maret 2021: Shio Ayam Mampu Perbaiki Situasi hingga Shio Babi Jangan Merasa Khawatir

"Jangan terlalu belok-belok di jalan lurus!,” ungkapnya pada Kamis 11 Maret 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3.

Sebelumnya, Ariza menyebutkan lahan yang dibeli Sarana Jaya di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya untuk program rumah DP Rp0.

"Jadi intinya tanah yang dibeli Pemprov DKI Jakarta macam-macam, ada yang dibeli oleh Dinas SDA untuk pengendalian banjir, oleh Dinas Pertamanan untuk RTH, Dinas Bina Marga untuk infrastruktur, macam-macam peruntukannya," kata Ariza, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.

Baca Juga: Sebulan Bebas dari Penjara, Lucinta Luna Akui Kebanjiran Tawaran Pekerjaan di Dunia Hiburan: Alhamdulillah

Ariza menuturkan, program rumah DP Rp0 merupakan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.

Penugasan tersebut dipercayakan penuh kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.

Menyoal proses pengadaan lahan program itu, Ariza mengatakan bahwa dia dan Gubernur Anies tak mengetahuinya karena sudah masuk wilayah teknis.

Baca Juga: Ramalan Shio Hari Ini 12 Maret 2021: Shio Naga Jangan Putus Asa hingga Shio Kambing Jangan Curigaan

"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis,” katanya.

“Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," tambah dia.

Lebih lanjut, Ariza menyebut bahwa kasus korupsi pengadaan lahan itu tidak mengganggu program Pemprov DKI ataupun PT Pembangunan Sarana Jaya, termasuk program rumah DP Rp0.

Baca Juga: Mau Cek Data Penerima Bansos Tahun 2021 Melalui HP? Caranya Mudah dengan Install Aplikasi Ini

"Di Sarana itu kan tidak Pak Yoory sendiri, ada direktur yang lain, ada manajer dan jajarannya, dan ini kan bekerja bukan individu, ini kerja kolektif, jadi kalau ada satu yang kebetulan sedang menjalani proses hukum, tidak berarti mengganggu, tidak ada masalah," ujarnya.

"Dan kita tunggu mudah-mudahan Pak Yoory bisa menghadapinya, bisa menjelaskan fakta dan data dan bisa selesai segala urusannya," kata Ariza.***