PR CIREBON – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyidikan lebih lanjut mengenai kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, DKI Jakarta.
Banyak pihak yang mendorong KPK untuk kemudian memeriksa Gubernur Anies Baswedan terkait dengan pengadaan tanah itu.
Namun, sampai saat ini KPK belum menyatakan akan memeriksa Anies Baswedan mengenai adanya dugaan korupsi terkait pengadaan tanah, yang diantaranya untuk program rumah DP Rp 0 itu.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Hari Ini, 11 Maret 2021: Aries, Taurus, Gemini Akan Dapat Perhatian Khusus
Hal itu sontak membuat heran mantan politisi Partai Demokrat, yakni Ferdinand Hutahaean.
Ferdinand Hutahaean mengherankan kenapa KPK belum juga memeriksa Anies Baswedan terkait dengan dugaan korupsi itu.
Oleh karena itu, Ferdinand Hutahaean menduga KPK seolah ingin menyelamatkan Anies Baswedan dari kasus korupsi tersebut.
Baca Juga: Mantan Kaesang Pangarep, Anak Ahok Dijodohkan Netizen dengan Felicia Tissue: Not My Type
“Halo @KPK_RI, saya serius bertanya. Apakah memang kalian ingin selamatkan Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan Rumah DP 0 persen?” tanyanya sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari akun Twitter @FerdinandHaean3 pada Kamis, 11 maret 2021.
Pasalnya, dia meyakini proses pengadaan tanah pasti diketahui oleh Anies Baswedan yang merupakan pengusung program Rumah DP Rp0 sekaligus pemilik otoritas di Pemprov DKI Jakarta.
“Sangat janggal dan aneh kalau KPK tak periksa Anies sebagai Gubernur yang pasti mengetahui proses pengadaan ini,” ungkapnya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini, Kamis, 11 Maret 2021: Cancer Akan Hasilkan Banyak Uang
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan lahan yang dibeli PT Pembangunan Sarana Jaya di kawasan Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur, salah satunya untuk pembangunan Rumah DP Rp0.
Baca Juga: Klarifikasi Kerumunan di Restoran Miliknya, Rizky Billar Datangi Polsek Tanjung Duren
"Kurang lebih yang dibeli Sarana Jaya itu (di Munjul) untuk (program) DP Rp0, di antaranya ya," kata Riza Patria di Balai Kota Jakarta pada Rabu 10 Maret 2021, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara.
Program Rumah DP Rp0 ini, kata Riza Patria, adalah penugasan dari Pemprov DKI Jakarta sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2022.
Pemprov DKI Jakarta kemudian mempercayakannya kepada Sarana Jaya, mulai dari pembelian lahan, pembangunan unit hunian hingga pemasarannya.
Baca Juga: Ramalan Zodiak Cinta Hari Ini, Kamis, 11 Maret 2021: Gemini Harus Ambil Keputusan Sulit
Riza Patria mengatakan bahwa dirinya selaku wagub dan Gubernur Anies Baswedan tidak mengetahui proses pengadaan lahan tanah itu karena sudah masuk ke dalam wilayah teknis.
Lebih lanjut, Riza Patria menyebut mereka berdua hanya bertugas membuat kebijakan secara umum seperti instruksi pengendalian banjir, normalisasi, naturalisasi, termasuk membuat program Rumah DP Rp 0.
"Kami minta dinas-dinas, BUMD untuk menyiapkan. Masing-masing bekerja, jadi kami tidak masuk wilayah teknis," katanya.
"Nggak mungkin lah gubernur-wagub ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis. Itu tugas dinas, tugas sudin," pungkas Riza Patria.***