PR CIREBON - Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan hasil dari rapat pimpinan bersama para kader DPP Demokrat, salah satunya akan menyurati Presiden Jokowi terkait isu kudeta Demokrat.
Tidak hanya akan menyurati Presiden Jokowi terkait permintaan klarifikasi isu kudet Demokrat, AHY juga sampaikan dua poin lain yang menjadi hasil rapat para kader DPP Demokrat.
Namun yang paling disoroti adalah soal perminttan klarifikasi Presiden Jokowi terkait isu kudeta Demokrat tersebut.
Seperti yang telah dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari video yang diunggah pada akun Instagram @agusyudhoyono, Senin, 1 Februari 2021, terlihat AHY meminta Presiden Jokowi untuk melakukan klarifikasi terkait isu kudeta.
Sementara itu, tiga point rapat tersebut antara lain adalah terkait kondisi Negara yang sedang dilanda bencana, permasalahan penambahan kasus pandemi Covid-19 dan isu kudeta.
AHY memaparkan Negara pada awal 2021 harus menghadapi rangkaian bencara kecelakaan pesawat, tanah lonsor, banjir hingga aktivitas gunung api.
"Saya berikan apresiasi pimpinan cabang yangg turun langsung ke korban bencana di Kalsel, Sulbar, Jawa Barat dan prov lainnya. Saya instruksika jajaran partai Demokrat untuk aksi nyata di lapangan," ungkap AHY.
Baca Juga: Manchester United Gagah Perkasa Bantai Southampton dengan 9 Gol Tanpa Balas
Kemudian menanggapi masalah pandemi Covid-19, AHY meminta agar seluruh kader dan masyarakat senantiasa meningkatkan kesadaran menjalankan protokol Covid-19.
Khususnya 3M (Menjaga jarak, Memakai masker dan Mencuci tangan) dan juga 3T (Testing, Tracing dan Treating) secara efektif, sekaligus meyakinkan distribusi vaksin secara tepat sasaran.
Namun yang paling disoroti oleh AHY adalah terkait menyurati Presiden Jokowi untuk meminta klarifikasi soal isu kudeta Partai Demokrat.
AHY berpendapat bahwa hal tersebut sangatlah penting, yang mana nantinya pun pasti akan menjadi konsumsi publik, karena gerakan tersebut akan mengambil alih kekuasaan Demokrat.
AHY menyebut, ada 5 orang yang diduga akan melakukan kudeta yang mana salah satunya berada di lingkaran Presiden Jokowi.
"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu. Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi, sedang kami minta klarifikasinya," ujar Agus.***