PR CIREBON- Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pemerintahan Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021 dikudeta oleh pihak militer.
Dalam aksi kudeta di Myanmar, terjadi penangkapan dan penahanan terhadap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta para pejabat pemerintah lainnya.
Hal ini menyebabkan kisruh politik di Myanmar kian memanas.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Teuku Faizasyah mengatakan bahwa pihaknya masih memastikan bagaimana kondisi para warga negara Indonesia ( WNI) yang ada di Myanmar.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi I DPR RI dari PKS Toriq Hidayat mengatakan bahwa prioritas Pemerintah Indonesia saat ini adalah memastikan semua WNI yang berada di Myanmar dalam kondisi baik dan aman.
Terutama yang tinggal di naypyidaw, ibu kota Myanmar.
“Saat ini Kemlu RI sedang terus melakukan komunikasi dengan pejabat yang menangani hubungan bilateral dengan Myanmar,” ungkap Toriq Hidayat, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Fraksi PKS.
Untuk memastikan kondisi WNI yang berada disana dalam keadaan baik dan aman,” sambungnya.
Toriq juga menghimbau agar seluruh WNI disana waspada dan mengikuti arahan KBRI setempat.
Walaupun diketahui jika komunikasi telepon dan jaringan internet terganggu sejak Senin 1 Februari 2021 dini hari, khususnya di Naypyidaw ibukota Myanmar.
“Saya berharap seluruh WNI di Myanmar, khususnya di Napyidaw, dalam kondisi baik dan aman. Tetap waspada atas kondisi yang terjadi dan terus melakukan komunikasi dengan KBRI disana”, harapnya.
Melalui situsnya, Kemlu RI membenarkan bahwa perkembangan politik terakhir di Myanmar yang kian memburuk.
Kisruh politik ini merupakan akumulasi atas tidak digubrisnya protes salah satu partai dan militer atas indikasi kecurangan pada kegiatan pemilu di Myanmar yang digelar bulan November tahun lalu.
Oleh karenanya, Indonesia mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga situasi tidak semakin memburuk.
Sekaligus Indonesia juga menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang tersedia.
Sebagai informasi, dari pemilihan tersebut partai yang menaungi Aung San Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi di gabungan majelis rendah dan atas parlemen dalam pemilihan.
Baca Juga: Komentari Penentang Upaya Penanganan Covid-19, Wapres Ma’ruf Amin: Dia Berarti Tolak Penciptanya
Tetapi, militer memegang 25 persen dari total kursi di bawah konstitusi yang dirancang militer 2008, dan beberapa posisi kementerian kunci juga dicadangkan untuk orang yang ditunjuk militer.
Pihak militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, menuduh adanya kecurangan suara besar-besaran dalam pemilu, meski gagal memberikan bukti. ***