PR CIREBON - Kekurangan gizi terhadap pertumbuhan perkembangan anak, termasuk stunting, hingga saat ini masih diperhatikan oleh pemerintah Indonesia.
Salah satu dampak dari kekurangan gizi terhadap pertumbuhan anak adalah stunting.
Stunting merupakan kondisi dimana gagalnya pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama.
Baca Juga: Jawab Telak Pernyataan Mahfud MD, Natalius Pigai: Tidak Kompatibel
Sehingga, akibatnya anak menjadi lebih pendek atau memiliki perawakan pendek dari anak normal seusianya.
Selain itu, akibat stunting, anak juga cenderung memiliki keterlambatan dalam berpikir.
Hal ini umumnya disebabkan asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.
Baca Juga: Kementerian PUPR Siapkan Bantuan Subsidi Rumah Bagi MBR, Daftar Lewat Aplikasi SiKasep
Adapun, target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak yang ditetapkan sebesar 14 persen pada tahun 2024 mendatang di Indonesia bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan.
Namun, dengan manajemen dan penguasaan lapangan yang baik, target tersebut diharapkan dapat diwujudkan.
Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Kemitraan Program Bangga Kencana Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Januari 2021.
“Target kita 2024 itu 14 persen. Bukan angka yang mudah, tetapi saya meyakini kalau lapangannya dikelola dengan manajemen yang baik, angka ini bukan angka yang sulit,” ujarnya, dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari laman Presiden RI.
Pada 25 Januari 2021, Presiden Jokowi telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.
Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana.
BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.
“Artinya apa? BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini,” tegas Presiden Jokowi.
Perlu diketahui bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada lima tahun lalu berada di angka 37 persen.
Baca Juga: Resmi! Pemerintah Beri Izin pada Seluruh Rumah Sakit Buka Pelayanan Covid-19
Pada tahun 2019, angka tersebut berhasil ditekan hingga mencapai 27,6 persen yang diperkirakan akan mengalami sedikit kenaikan disebabkan adanya pandemi Covid-19.
Kepala Negara berharap agar target yang sudah ditetapkannya untuk tahun 2024 tersebut dapat diwujudkan dengan baik oleh BKKBN melalui sejumlah program-programnya.
Berkaitan dengan hal itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam laporannya menyatakan kesiapan BKKBN untuk mendukung visi Presiden Jokowi terkait pencegahan dan penurunan prevalensi stunting serta membentuk keluarga Indonesia yang berkualitas, bahagia, dan sejahtera.
Baca Juga: Soroti Pakaian Jokowi saat Vaksinasi Kedua, Lukman Saifuddin: Indonesia Banget, Kaos Singlet
“Insya Allah kami, BKKBN bersama seluruh jajaran, siap mengemban amanah yang baru yang diberikan Bapak Presiden,” ujarnya.
“Kami dengan didukung penyuluh-penyuluh KB yang ada di desa dan di seluruh wilayah di Indonesia siap untuk menjalankan target penurunan stunting menjadi 14 persen di tahun 2024,” sambung Hasto Wardoyo.
Rapat Koordinasi Nasional yang digelar pada hari ini juga diharapkan dapat merespons cepat tugas baru BKKBN tersebut.***