PR CIREBON - Ketua Partai Ummat Amien Rais menyatakan bahwa politik, kebijakan atau rezim itu lebih menguntungkan bagi para kaum bisnis, kroni kapitalis, atau kaum yang diistilahkannya dengan maling-maling yang bertaraf nasional bahkan internasional.
Menurut Amien Rais, hal itu terus saja berjalan tanpa ada lembaga-lembag yang menahannya.
Ia mengungkapkan, sekarang ini, media mainstream hanya ada satu atau dua, dan secara umum mereka sudah menyesuaikan diri dengan melakukan sensor.
Baca Juga: H-2 Jelang Tahun Baru 2021, Jasa Marga Catat Sebanyak 150 Ribu Kendaraan Meninggalkan Jakarta
Dia menilai, hal itu dilakukan agar media tersebut tidak dituding oleh kekuatan rezim sebagai media massa yang mainstream, yang sudah mengganggu stabilitas, serta semua argumen yang menurut Amien sudah dipahami masyarakat.
Dalam sesi akhir tahun, dia berharap apa mungkin untuk mengakhiri kepura-puraan dalam politik.
"Katakanlah yang selama ini memang membuat bangsa kita terpuruk dan sesungguhnya juga dalam batas yang sangat jauh itu memperbodoh bahkan menghina rakyat kebanyakan," kata Amien, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari kanal Youtube Amien Rais.
Dia menyampaikan, presiden bisa saja membagikan sertifikat di daerah untuk orang-orang yang berada di bawah atas tanah atau sawahnya.
Alasan dari dibagikan sertifikat itu, dikatakannya, agar rakyat bisa menjadikannya sebagai agunan atas rumah atau tanahnya untuk mengambil kredit di Bank.
"Sekelebatan bagus tetapi sesungguhnya ada teman saya yang mengingatkan bahwa pemberian sertifikat membuat rakyat kecil mudah meminjam di Bank bahkan sesungguhnya akan lebih mudah dibeli oleh para konglomerat, lebih aman tidak usah ada sesuatu dari segi hukum," lanjutnya.
Baca Juga: Larang Warga Rayakan Libur Tahun Baru, Humas DKI Jakarta Tutup 4 Destinasi Wisata Naungan Pemprov
Amien mengungkapkan, dengan adanya sertifikat maka jual beli tanah itu bisa langsung pindah kepemilikan, dan hal itu disebutnya sebagai kepura-puraan yang sudah kelewatan.
Amien mengungkapkan, dengan adanya sertifikat maka jual beli tanah itu bisa langsung pindah kepemilikan, dan hal itu disebutnya sebagai kepura-puraan yang sudah kelewatan.
"Mengapa? Memang tangan yang satu yang bagi-bagi sertifikat untuk rakyat kecil tapi tangan yang keduanya itu dipegang erat-erat supaya tidak pernah menyentuh puluhan atau bahkan ratusan juta hektar hutan-hutan kita yang dinikmati oleh para pemegang HPH, Hak Pengusahaan Hutan," sambungnya.
Amien menyampaikan, persoalan itu memukul rasa keadilan masyarakat dan rasa keadilan bangsa.
Ia mencatat, hal itu sebagai kepura-puraan yang seharusnya sudah diakhiri jika ingin memperbaiki keadaan di masa kini atau mendatang.
Akan tetapi, hal itu juga berlaku di bidang-bidang yang lain seperti sumber daya alam, minyak, mineral, gas alam, kekayaan laut, dan yang lainnya yang sebagian besar diungsikan ke luar negeri.
Dinyatakan olehnya, hal itu juga atas sepengetahuan sepenuhnya dari rezim yang sekarang berkuasa.
Baca Juga: Mengharukan, Ini Pesan Gisella Anastasia Saat Jauh dan Rayakan Malam Tahun Baru Tanpa Gempi
Karenanya dia ingin mengingatkan sebagai bagian dari rasa tanggung jawab bersama secara tulus.
"Apakah Pak Jokowi itu menyadari bahwa demokrasi kita memang sudah rusak berat bahkan rusak sangat berat," tambahnya.
Amien menanyakan, apakah dapat Presiden Joko Widodo untuk berputar haluan dan menomorsatukan kepentingan rakyat, mengusahakan, dan mereduksi seminimal mungkin kepentingan para konglomerat.
"Maaf mungkin para maling-maling besar itu, para gangster-gangster politik dan ekonomi kita itu secara drastis mungkin supaya kemudian ada harapan," ungkapnya.