PR CIREBON - Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal menyampaikan salah satu kekhawatiran dari berbagai pihak perihal yang terjadi pada Front Pembela Islam (FPI).
Sebab, bisa saja hal itu menjadi pemicu kepada hal yang tidak kita inginkan, yang di Arab dikenal dengan Arab Spring.
Fenomena Arab Spring dimulai dari hal yang paling sederhana, yaitu adanya seorang penjual buah yang membakar diri di depan kantor Polisi.
Baca Juga: Kerajaan Malaysia Mengutuk Keras Parodi Lagu Indonesia Raya yang Dapat Ganggu Hubungan Harmonis
Kejadian itu menjadi melebar dan akhirnya membuat hancur negara.
Oleh karena itu, Akbar Faizal menyatakan apa yang terjadi di Indonesia sekarang ini membuat sebagian besar masyarakat bertanya-tanya, apa yang ada di pikiran pemerintah terkait hal ini.
"Itu kita perlu turun rembuk untuk memberikan pikiran-pikiran kita. Menurut anda apakah kita perlu khawatir seperti terjadi di kita? Dengan apa yang dipertunjukkan oleh FPI dan pemerintah, kan kita harus fair di dalamnya," tanya Akbar Faizal kepada Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti.
Baca Juga: Abdul Mu'ti Ajak Lihat 4 Demokrasi Sehat, Peran Masyarakat Sangat Aktif
Abdul Mu'ti mengatakan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi, dan jika merujuk ke berbagai pengalaman yang menjadi bagian Indonesia itu banyak hal besar terjadi karena sebuah aksi yang sederhana.
"Jadi misalnya konflik Ambon yang sedemikian rupa, itu kan mulanya dari tawur antar supir angkot," kata Abdul Mu'ti, sebagaimana dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari tayangan yang diunggah kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored pada Senin, 21 Desember 2020.
Akan tetapi, dia melanjutkan, sebenarnya itu hanya pemicu. Karena, ada persoalan lain yang sebelumnya sudah memuncak dan hal kecil tersebut hanya menjadi penyulut.
Baca Juga: Habib Rizieq Kembali Diperiksa Polisi Hari Ini, Terkait Kasus Kerumunan di Megamendung
"Karena itu menurut saya kalau situasi dan kondisi bangsa ini bisa kita kendalikan dengan kebersamaan, kuncinya menurut saya adalah kebersamaan," sambungnya.
Dia menjelaskan kalau pengendaliannya selalu dengan kekuasaan, kekuasaan itu ada batasnya, bahkan kemudian di dalam undang-undang sendiri disebutkan kekuasaan itu tidak tak terbatas.
Menurutnya hal itu sudah jelas, karena itu ketika melihat peristiwa akhir-akhir ini dan pemerintah bersikap sangat tegas, hingga akhirnya aparatur menurunkan baliho, itu seperti terjadi arus balik.
Baca Juga: Iuran BPJS Kesehatan Naik, Ini Daftar Biaya Kelas I, II, & III per 1 Januari 2021
"Terjadi arus balik karena orang melihat pihak yang menurunkan tidak punya kewenangan di situ, tapi kewenangan pihak yang lain. Sebenarnya kita ingin kebersamaan itu ada maka semuanya konsisten dengan rules of the games, yang kita sebut dengan aturan dan berbagai regulasi yang ada itu," ucap Abdul Mu'ti.
Dia menyarankan untuk tidak overlap dan untuk tidak tumpang tindih.
Sementara yang kedua, Abdul Mu'ti menilai kelompok kritis di tengah masyarakat itu memang harus ada dalam sebuah negara.
Baca Juga: Soal Kasus FPI, Mahfud MD Dukung Penuh Komnas HAM, Refly Harun Berharap Jaminan Menyeluruh
Namun yang disayangkan, Abdul Mu'ti memohon maaf, partai-partai yang seharusnya menjadi kekuatan kontrol malah tidak berfungsi dengan baik.
Selain itu, masyarakat sipil itu juga tidak cukup kuat. Masyarakat memang punya gagasan-gagasan yang cukup kuat, tapi gagasan itu kan perlu dukungan amunisi.
"Sekarang kan banyak kekuatan masyarakat sipil yang sustain capabilitynya itu tidak bisa tanpa, mohon maaf, kalau ada istilah tanpa ada "bandarnya"," ujar Abdul Mu'ti.
Baca Juga: Akibat Serangan Teroris MIT Poso, Wisata Danau Tambing hingga Saat Ini Masih Ditutup untuk Umum
Oleh sebab itu, saat ini suara masyarakat tidak lagi dianggap jernih, malah ada kesan kekuatan-kekuatan sipil ini justru lagi-lagi sebagai perpanjangan tangan dari kehendak besar para bandar.
"Tapi tentu kita masih berharap dan masih optimistis yang ada itu mungkin sebagian kecil dari masyarakat sipil. Karena pengertian masyarakat sipil ini sekarang-sekarang mulai bergeser sebatas ormas. padahal kan asal-usulnya tidak begitu," ungkapnya.
Akbar Faizal menyatakan bahwa Abdul Mu'ti kelihatannya ingin mengatakan bahwa penyelesaian problem-problem sekarang ini tidak jelas dan bahkan mungkin diselesaikan di tempat yang salah.
Baca Juga: Viral Youtuber Malaysia Ganti Lirik Indonesia Raya, DPR: Hina Simbol Negara
"Ini pertanyaan yang sangat cerdas. Saya pernah ditanya wartawan, kita ini harus proporsional dalam bersikap. Janganlah partai bergaya ormas, janganlah ormas bergaya partai, jawaban saya itu," terangnya.
Akbar Faizal kembali menanyakan solusi apa yang bisa diambil pemerintah untuk menghadapi gejolak masyarakat.
"Yang pertama tentu kita ini punya Pancasila yang sila ke-4nya menyebutkan permusyawarahan, saya kok yakin tidak ada kelompok manapun di negeri ini yang ingin Indonesia ini pecah," paparnya.
Abdul Mu'ti merasa optimis. Meski Indonesia gaduh dengan berbagai masalah terjadi, tetapi masyarakat bisa dengan cepat untuk melakukan konsolidasi.***