PR CIREBON – Salah seorang anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma menilai membangun Papua harus dengan hati, artinya perlu pendekatan kultural yang harus dikedepankan.
Filep mengatakan hal itu sebagai bentuk respon terkait pernyataan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada Rabu, 16 Desember 2020, bahwa butuh sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Ia menilai gagasan Wapres tersebut sangat baik namun hal itu sudah sering disampaikan berbagai pihak sehingga yang dibutuhkan saat ini dalam membangun Papua dan Papua Barat adalah melalui pendekatan kultural.
"Desain baru membangun Papua harus dimulai dari menenteramkan jiwa orang Papua, yang merasa damai bila akar persoalan di Papua diselesaikan," kata Filep dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 18 Desember 2020, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Antara News.
Baca Juga: Momen Mengharukan, Ketika Anies Baswedan Dijenguk Keluarga: Sosok Ayah yang Dinantikan Kehadirannya
Filep berpendapat, akar persoalan itu dapat diperoleh dari sejumlah rekomendasi dari lembaga-lembaga riset, misalnya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dengan 4 akar masalahnya, Komnas HAM dengan laporan kasus dugaan pelanggaran HAM berat, termasuk juga melihat hasil kerja Pansus Papua DPD RI.
Filep menilai semua rekomendasi itu harus diperhatikan secara menyeluruh karena apa yang telah dihasilkan lembaga-lembaga riset tersebut merupakan produk ilmiah, sehingga basisnya dapat dipertahankan, kebenarannya dapat diuji secara ilmiah.
"Apabila hasil rekomendasi tersebut tidak diperhatikan, lalu dengan cara apa membangun Papua? Persoalan kedamaian di tanah Papua, harus dibangun dengan membangkitkan rasa percaya orang Papua terhadap pemerintah," ujarnya.
Baca Juga: Buka Muktamar IX PPP, Presiden Jokowi: Sebagai Partai Islam Tertua, PPP Bisa Jadi Teladan Bagi Umat
Rasa percaya itu, tutur Filep menjelaskan, hanya akan hadir apabila penegakan HAM sudah benar-benar dilakukan dan seluruh hasil rekomendasi dari berbagai lembaga benar-benar diperhatikan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyusun sistem dan rancangan program baru yang lebih efektif untuk percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Kita harus bangun sebuah sistem dan desain baru, cara kerja yang lebih efektif agar mampu menghasilkan lompatan kemajuan kesejahteraan bagi rakyat Papua dan Papua Barat,” kata Wapres Ma’ruf di Istana Wapres Jakarta, Rabu, 16 Desember 2020.
Baca Juga: Kemenkeu Optimis IFG Life Dapat Menyelamatkan Seluruh Polis Jiwasraya
Pada saat rapat Dewan Pengarah Tim Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Wapres meminta jajarannya untuk segera menyusun rancangan sistem baru tersebut supaya dapat diimplementasikan mulai 2021.
Ma’ruf Amin mengatakan rancangan baru untuk pembangunan Papua dan Papua Barat tersebut menekankan pada pendekatan kultural, dengan sasaran prioritas pada tujuh wilayah adat.
“Sasaran prioritasnya adalah tujuh wilayah adat,” katanya.
Program pembangunan di dua provinsi timur Indonesia tersebut menjadi perhatian pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.***