PR CIREBON – Menanggapi pernyataan Presiden Jokowi yang akan menggratiskan Vaksin Covid-19 untuk seluruh rakyat Indonesia, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany mengapresiasi keputusan pemerintah menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis tersebut.
“Vaksin harus menjadi barang publik. Karena itu, ada kewajiban dan tanggung jawab negara menyediakan bagi seluruh rakyat. Rakyat yang sehat akan membantu negara semakin maju. Karena itu, PSI mengapresiasi keputusan pemerintah yang menggatiskannya,” kata Tsamara Amany, dalam keterangan tertulis, Rabu 16 Desember 2020.
Baca Juga: Ingin Cegah Korupsi Kemenkes, Terawan Tandatangani Nota Kesepahaman dengan KPK
PSI telah menghitung biaya yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis ini. Asumsinya, yang dipakai vaksin Sinovac dan Biofarma (dengan harga Rp 200 ribu) dan setiap orang mendapatkan 2 dosis vaksin Covid-19. Artinya, dibutuhkan 536 juta dosis.
“Jika ditambah biaya distribusi dan sarana prasarana penunjang lain yang mencapai Rp 60 triliun, anggaran yang dibutuhkan untuk penyediaan vaksin gratis sebesar Rp 167,2 triliun,” lanjut Tsamara, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari PSI.
Sebagai perbandingan, biaya penanggulangan dan insentif yang sudah digelontorkan pemerintah selama pandemi adalah Rp 695,2 triliun.
Baca Juga: Temukan Sebab Penyakit Misterius di India, Ada Nikel dalam Susu
PSI percaya penyediaan vaksin gratis secara luas akan bermanfaat untuk dua hal, yaitu kesehatan rakyat dan percepatan pemulihan ekonomi.
“Semakin cepat rakyat sehat, semakin cepat rakyat bisa kembali mencari nafkah, bersekolah, dan bersilaturahmi dengan keluarga,” pungkas Tsamara.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi telah memberi pernyataan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat akan diberikan secara gratis.
“Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis,” kata Presiden Jokowi lewat YouTube Sekretariat Kepresidenan, Rabu 16 Desember 2020.***