PR CIREBON- Sebagaimana diketahui sebelumnya, dua menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kabinet Indonesia Maju, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo, ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan di Bandara Soekarno Hatta bersama dengan timnya saat baru saja tiba dari Hawaii. Diketahui penangkana Edhy Prabowo Cs tersebut terkait dalam kasus suap atas izin ekspor benih lobster.
Sementara itu, baru-baru ini dalam operasi tangkap tangan, KPK juga menangkap Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara bersama empat orang lainnya atas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penyaluran Covid-19.
Baca Juga: Meski Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Presiden Ingatkan Masyarakat Tetap Disiplin Terapkan 3M
Menanggapi hal itu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun angkat bicara. Dia mengatakan akan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK terkait penetapan Menteri Sosial Juliari P Batubara sebagai tersangka. Hal tersebut disampaikannya di Istana Kepresidenan Bogor, 6 Desember 2020.
“Kita hormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK dan perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju: Jangan korupsi!” kata Presiden Jokowi, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Sekretariat Negara RI.
Presiden juga menegaskan bahwa pejabat negara seharusnya menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi baik untuk APBN maupun APBD provinsi, kabupaten, dan kota.
“Itu uang rakyat, apalagi ini terkait dengan bansos, bantuan sosial dalam rangka penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan untuk rakyat,” tegas Presiden.
Baca Juga: Menteri Erick Thohir Fokus Kembangkan BUMN, Terbukti Gandeng Investor Jepang
Presiden juga menegaskan tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, secara terbuka, bekerja secara baik, profesional,” ucap Presiden.
Terkait dengan pengganti Menteri Sosial, Presiden Jokowi mengungkapkan dirinya akan menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas Menteri Sosial.***