Network
Namun penghuni tidak ada itikad baik dan menolak melakukan proses perjanjian persewaan aset tersebut.
Adapun sertipikat Hak Pakai No. 21 Tahun 1987 menjadi bukti kepemilikan atas aset dilokasi tersebut. Bukti kepemilikan atas aset juga diperkuat dengan disahkan melalui surat keterangan Konfirmasi Bidang Tanah dari BPN yang menyatakan aset tersebut beserta batas-batasnya benar milik negara di bawah pengelolaan PT KAI.
"Masih banyak aset-aset perusahaan yang dikuasai oleh oknum pensiunan yang bahkan sampai turun ke anak cucunya tanpa hak dan/atau tanpa ikatan hukum dengan PT KAI. Seharusnya sejak pensiun, mereka wajib menyerahkan aset-aset tersebut kepada PT KAI untuk digunakan kepentingan perusahaan," ungkap Ayep.
Baca Juga: Pengakuan Warga Majalengka Diterjang Suhu Panas Ekstrem, Sampai 5 Kali Mandi Masih Saja Terasa Panas
Selain itu adapula kalangan dari pihak lain yang menguasai aset PT KAI tanpa hak dan/atau tanpa ikatan hukum dengan PT KAI.
Namun demikian PT KAI tetap berkomitmen akan terus melakukan penertiban berdasarkan bukti kepemilikan dan peraturan yang berlaku.
Ayep menambahkan penertiban dilakukan secara humanis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta didampingi oleh aparat kewilayahan, TNI dan Polri.
Baca Juga: Pemkab Majalengka Secara Serentak Gelar Rembug Desa di 330 Desa dan 13 Kelurahan
Daop 3 Cirebon berterimakasih kepada aparat kewilayahan yang mendukung penertiban ini sehingga proses penertiban dapat berjalan dengan kondusif.
Daop 3 Cirebon terus berharap dan meminta dukungan aparat kewilayahan dalam usaha menertibkan dan mengamankan aset perusahaan.
