Network
FHPTK menyebut, anggaran yang disediakan hanya Rp 40 miliar di tahun 2020. Sementara jumlah honorer mencapai 6.273. Berarti setiap honorer mendapatkan sebanyak Rp 500 ribu.
“Jelas jumlah tersebut masih sangat kurang, kami belum bisa mendapatkan gaji setidaknya sama dengan jumlah UMR,” tambahnya.
Kabupaten Cirebon diharapkan bisa seperti Kota Malang yang bisa memberikan upah lebih kepada tenaga honorer, setidaknya mencapai angka 50 persen yakni Rp 1 juta.
Baca Juga: Korban Virus Corona di Amerika Serikat Terus Bertambah, Pakar Kesehatan Masih Kesulitan Cari Penawar
Menyikapi soal Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), FHPTK memandang honorer khususnya K2 di Kabupaten Cirebon sulit terwujud menjadi PNS.
Pasalnya pada pembukaan CPNS 2020 saja Pemda Kabupaten Cirebon tidak membuka formasi guru. “Formasi lain yang ada kecuali guru, ini sangat kami sayangkan,” tegasnya.
FHPTK berharap kepada Pemda agar bisa memprioritaskan honorer K2 terlebih dahulu.
Dengan jumlah honorer K2 yang mencapai kurang lebih 400 orang, diharapkan bisa lebih diprioritaskan untuk menjadi CPNS. ***
