Network
Baca Juga: BTS Kerja Sama dengan Benny Blanco Garap Remix “Blood Sweat & Tears”
LKPJ sejatinya momentum penting bagi dewan. Sikap kritis dan model ekspresi agregasi kepentingan publik. Tapi membiarkan mengalir tanpa narasi faktual dan mutahir, dapat memicu "disharmoni" antarkeduanya. Merujuk peran "kemitraan" eksekutif dan legislatif daerah.
Di saat transisi, sebatas eksistensi dewan tidaklah cukup. Bahkan publik pun, rasanya memaklumi. Catatan strategis dan rekomendasi tak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya, perlu pemakluman situasi dan kondisi. Bukankah periodisasi jabatan kali ini dilalui di antara pandemi. Tak kurang dari dua tahun, hampir semua lini terdistorsi. Berdampak nyata. Konon pula, memaksa pada kebijakan realokasi anggaran dan program. Berikutnya, berlangsung transisi jabatan walikota.
Walikota Bandung, Yana Mulyana baru sebulan menjabat. Di luar aspek walikota secara kelembagaan, tentu belum banyak yang bisa dilakukan. Bahkan, sangat mungkin belum ada. Boleh dikata, simultan dengan durasi adaptasi. Betapa pun benar secara aturan, namun perlu seksama di sisi lain. Tak serta-merta satu paket jabatan semata. Sebuah narasi diperlukan sebagai "pemisah" antara kelembagaan yang formal dan hal-ikhwal spasi transisi.
Baca Juga: Banyak Pemain Baru di Persib, Kuipers: Saya Belum Mengenal Mereka, Tapi..
Opini "rapor merah" Walikota Bandung, bisa mengundang tafsir beragam. Secara politis, "rapor merah" bisa dipersepsikan akan ada lanjutan. Mungkin saja, sanksi secara kelembagaan. Dalam konteks inilah seharusnya diantisipasi. Tak bijak, membiarkan bergulir liar. Dewan tak sebatas melaksanakan tupoksinya.
Tanpa bermaksud permisif. Periodisasi jabatan walikota (baru) berlangsung dua tahun. Selanjutnya masa pandemi. Dengan kata lain, Yana Mulyana menjabat Walikota Bandung untuk sisa masa jabatan. Hingga paruh 2023. Relatif pendek.
Kecuali kelas dewa, rasanya tak mudah bisa melaksanakan "catatan strategis dan rekomendasi" dewan. Katakanlah, bab delapan janji politik. Meliputi 85 butir rekomendasi. Realisasi janji politik, secara kedewanan mengait dengan waktu dan serapan anggaran. Ini yang seharusnya pula diungkapkan ke publik. Dengan demikian, perlu keberimbangan langkah menuju capaian optimalisasi "bersama". Cag..!
*) Penulis, wartawan senior di Bandung.
