Network
Oleh : Imam Wahyudi *).
DPRD Kota Bandung memberikan "rapor merah" terhadap LKPJ Walikota Bandung. Begitu, opini berkembang. Selintas, baik-baik saja. Itu yang seharusnya dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Karenanya, punya daya "news value".
Penulis tercolek untuk beropini. Secuil pendapat, tanpa perlu berdebat. Ya, terkait (opini) "rapor merah" itu. Sebutan Walikota Bandung dalam konteks LKPJ, yang diyakini secara kelembagaan. Bersamaan itu, juga dimaknai walikota sebagai jabatan. Sekarang jabatan itu dipegang Yana Mulyana. Dengan kata lain, Walikota Bandung itu Yana Mulyana. Di sini soalnya.
LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Selama satu tahun anggaran atau akhir jabatan. Responsnya, berupa Catatan Strategi & Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap LKPJ Walikota Bandung. Sampai di sini tak ada masalah. Begitulah formalnya.
Baca Juga: Tidak Benar Putra Ridwan Kamil Telah Ditemukan, Pihak Gedung Sudah Mengeluarkan Bantahan
Pada dasarnya, dewan tengah menjalankan fungsinya. Meliputi hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sayangnya, tidak dibarengi narasi bijak. Catatan Strategi & Rekomendasi mengalir tampak formalis. Semata aspek kelembagaan. Justru, khawatir menimbulkan persepsi semata fungsi kedewanan. Padahal, agenda itu berlangsung dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Dengan kata lain, dapat dipersepsikan mengabaikan konsideran seputar transisisi itu.
Pemahaman LKPJ Walikota Bandung, secara umum -- terhadap pemangku jabatan sekarang. Adalah Yana Mulyana yang definitif Walikota Bandung, sejak 18 April 2022. Baru sebulan lima hari. Rasanya, tidak bijak -- tanpa "pemakluman" masa transisi. Yana baru saja "naik pangkat". Semula wakil walikota, kini menjadi walikota. Menggantikan walikota sebelumnya, Oded M. Danial yang wafat 10 Desember 2021.
***
