Network
PIKIRAN RAKYAT - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang dengan modus kawin kontrak di wilayah Puncak, Bogor, Jawa Barat.
Terbongkarnya praktik ini mendapat perhatian dan sorotan dari publik.
Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ade Kaca, Merespon terbongkarnya kasus tindak pidana "Wisata seks halal".
Baca Juga: Soal Praktik Prostitusi Bermodus Kawin Kontrak di Kawasan Puncak Bogor, Ridwan Kamil Angkat Bicara
Ade Kaca mengatakan, sebagai wakil rakyat yang masuk dalam Komisi V DPRD Jabar, ia mengapresiasi upaya Mabes Polri dalam membongkar praktik haram itu.
Dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari situs resmi Galamedia, Tindakan Ridwan Kamil terkait adanya kasus tersebut sangat di apresiasi.
"Apapun bentuknya kawin kontrak, yang jelas ada norma yang dilanggar dan harus ditindak," ujarnya, Senin 17 Februari 2020.
Kemudian Ade mengapresiasi sikap Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil telah merespon dengan baik, cepat dan tepat dalam kasus seperti ini.
Baca Juga: Wujud sebagai Media Pendidikan, Kota Cirebon akan Miliki Taman Edukasi Pajak
"Beliau begitu respon terhadap persoalan sosial. Artinya hal sekecil apa pun tidak bisa lepas dari perhatian beliau. Itulah sejatinya pemimpin yang diharapkan rakyat Jawa Barat," ujar Ade.
Namun Ade sangat menyayangkan persoalan kawin kontrak yang terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Apalagi persoalan tersebut terjadi sudah lama.
"Dengan keadaan ini ada kesan Pemerintah Kabupaten Bogor tutup mata. Semoga semua pihak bisa mengambil hikmahnya serta mendapat pembelajaran untuk tidak terulang kembali.
Baca Juga: Tanggapi Hasil Survei Indo Barometer, Ma'ruf Amin Tak Memperhatikan Sorotan Media Atas Kinerjanya
Mari kita sama-sama bersinergi secara utuh, baik pemangku kebijakan dari pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten untuk sama-sama berkomitmen," ucapnya.
Ade mengatakan Komisi V DPRD Jabar akan meninjau secara langsung ke Bogor dan meminta informasi dari Dinas Sosial Jabar serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Jabar.
"Kita akan lihat ke lokasi karena sudah jelas akibat hal itu nama baik dan citra Jawa Barat tercoreng," pungkasnya.***
