'Rapor Merah' , untuk Siapa?! Walikota, Baru Sebulan Menjabat

27 Mei 2022, 16:57 WIB
/

 

Oleh : Imam Wahyudi *).

DPRD Kota Bandung memberikan "rapor merah" terhadap LKPJ Walikota Bandung. Begitu, opini berkembang. Selintas, baik-baik saja. Itu yang seharusnya dilakukan lembaga perwakilan rakyat. Karenanya, punya daya "news value".

Penulis tercolek untuk beropini. Secuil pendapat, tanpa perlu berdebat. Ya, terkait (opini) "rapor merah" itu. Sebutan Walikota Bandung dalam konteks LKPJ, yang diyakini secara kelembagaan. Bersamaan itu, juga dimaknai walikota sebagai jabatan. Sekarang jabatan itu dipegang Yana Mulyana. Dengan kata lain, Walikota Bandung itu Yana Mulyana. Di sini soalnya.

LKPJ adalah laporan keterangan pertanggungjawaban. Tentang penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepala daerah kepada DPRD. Selama satu tahun anggaran atau akhir jabatan. Responsnya, berupa Catatan Strategi & Rekomendasi DPRD Kota Bandung terhadap LKPJ Walikota Bandung. Sampai di sini tak ada masalah. Begitulah formalnya.

Baca Juga: Tidak Benar Putra Ridwan Kamil Telah Ditemukan, Pihak Gedung Sudah Mengeluarkan Bantahan

Pada dasarnya, dewan tengah menjalankan fungsinya. Meliputi hak legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Sayangnya, tidak dibarengi narasi bijak. Catatan Strategi & Rekomendasi mengalir tampak formalis. Semata aspek kelembagaan. Justru, khawatir menimbulkan persepsi semata fungsi kedewanan. Padahal, agenda itu berlangsung dalam masa transisi kepemimpinan kepala daerah. Dengan kata lain, dapat dipersepsikan mengabaikan konsideran seputar transisisi itu.

Pemahaman LKPJ Walikota Bandung, secara umum -- terhadap pemangku jabatan sekarang. Adalah Yana Mulyana yang definitif Walikota Bandung, sejak 18 April 2022. Baru sebulan lima hari. Rasanya, tidak bijak -- tanpa "pemakluman" masa transisi. Yana baru saja "naik pangkat". Semula wakil walikota, kini menjadi walikota. Menggantikan walikota sebelumnya, Oded M. Danial yang wafat 10 Desember 2021.

***

Baca Juga: BTS Kerja Sama dengan Benny Blanco Garap Remix “Blood Sweat & Tears”

LKPJ sejatinya momentum penting bagi dewan. Sikap kritis dan model ekspresi agregasi kepentingan publik. Tapi membiarkan mengalir tanpa narasi faktual dan mutahir, dapat memicu "disharmoni" antarkeduanya. Merujuk peran "kemitraan" eksekutif dan legislatif daerah.

Di saat transisi, sebatas eksistensi dewan tidaklah cukup. Bahkan publik pun, rasanya memaklumi. Catatan strategis dan rekomendasi tak bisa berdiri sendiri. Di dalamnya, perlu pemakluman situasi dan kondisi. Bukankah periodisasi jabatan kali ini dilalui di antara pandemi. Tak kurang dari dua tahun, hampir semua lini terdistorsi. Berdampak nyata. Konon pula, memaksa pada kebijakan realokasi anggaran dan program. Berikutnya, berlangsung transisi jabatan walikota.

Walikota Bandung, Yana Mulyana baru sebulan menjabat. Di luar aspek walikota secara kelembagaan, tentu belum banyak yang bisa dilakukan. Bahkan, sangat mungkin belum ada. Boleh dikata, simultan dengan durasi adaptasi. Betapa pun benar secara aturan, namun perlu seksama di sisi lain. Tak serta-merta satu paket jabatan semata. Sebuah narasi diperlukan sebagai "pemisah" antara kelembagaan yang formal dan hal-ikhwal spasi transisi.

Baca Juga: Banyak Pemain Baru di Persib, Kuipers: Saya Belum Mengenal Mereka, Tapi..

Opini "rapor merah" Walikota Bandung, bisa mengundang tafsir beragam. Secara politis, "rapor merah" bisa dipersepsikan akan ada lanjutan. Mungkin saja, sanksi secara kelembagaan. Dalam konteks inilah seharusnya diantisipasi. Tak bijak, membiarkan bergulir liar. Dewan tak sebatas melaksanakan tupoksinya.

Tanpa bermaksud permisif. Periodisasi jabatan walikota (baru) berlangsung dua tahun. Selanjutnya masa pandemi. Dengan kata lain, Yana Mulyana menjabat Walikota Bandung untuk sisa masa jabatan. Hingga paruh 2023. Relatif pendek.

Kecuali kelas dewa, rasanya tak mudah bisa melaksanakan "catatan strategis dan rekomendasi" dewan. Katakanlah, bab delapan janji politik. Meliputi 85 butir rekomendasi. Realisasi janji politik, secara kedewanan mengait dengan waktu dan serapan anggaran. Ini yang seharusnya pula diungkapkan ke publik. Dengan demikian, perlu keberimbangan langkah menuju capaian optimalisasi "bersama". Cag..!

*) Penulis, wartawan senior di Bandung.

Editor: Otang Fharyana

Sumber: Tulisan Opini

Tags

Terkini

Terpopuler