Network
PR CIREBON - Jaksa Agung New York telah mengirim panggilan pengadilan ke Trump Organization untuk catatan terkait biaya konsultasi yang dibayarkan kepada Ivanka Trump sebagai bagian dari penyelidikan sipil yang luas terhadap urusan bisnis presiden, kata seorang pejabat penegak hukum pada hari Kamis, 19 November 2020.
The New York Times, mengutip sumber anonim, melaporkan bahwa panggilan pengadilan serupa dikirim ke perusahaan Presiden Donald Trump oleh jaksa wilayah Manhattan, yang melakukan penyelidikan kriminal paralel.
The Associated Press mengatakan tidak dapat segera secara independen mengkonfirmasi panggilan jaksa wilayah tetapi yang dikirim oleh Jaksa Agung Letitia James dijelaskan oleh seorang pejabat yang diberi pengarahan tentang penyelidikan yang berbicara tanpa menyebut nama.
Baca Juga: Covid-19 Masih Belum Selesai, Kapolda NTB: Bisa Dikendalikan Jika Kita Tetap Konsisten Memeranginya
Permintaan pencatatan tersebut mengikuti pelaporan baru-baru ini di The Times, sebagian didasarkan pada pengajuan pajak Trump selama dua dekade, bahwa presiden telah mengurangi kewajiban pajak penghasilan perusahaannya selama beberapa tahun dengan mengurangi biaya konsultasi sebesar US $26 juta Dolar AS (sekitar Rp369,7 miliar) sebagai biaya bisnis.
Catatan sangat menyarankan, The Times melaporkan, bahwa US $747.622 Dolar AS (sekitar Rp10,6 miliar) dari biaya tersebut dibayarkan kepada Ivanka Trump, putri presiden, melalui perusahaan yang dimilikinya pada saat dia juga menjadi eksekutif Trump Organization.
Jika benar, itu tidak akan selalu menjadi masalah bagi Ivanka Trump sendiri, selama dia membayar pajak penghasilan atas pembayaran konsultasi, yang dia laporkan secara terbuka.
Baca Juga: WHO Sebut Penggunaan Remdesivir Tidak Direkomendasikan untuk Pasien Covid-19
Namun, itu bisa menimbulkan pertanyaan tentang apakah pemotongan pajak terkait Organisasi Trump diperbolehkan. Internal Revenue Service, di masa lalu, mengajukan sanksi perdata atas penghapusan biaya konsultasi yang besar yang menurutnya dibuat untuk menghindari kewajiban pajak.
