Network
PR CIREBON - Keputusan tentang Denmark datang kurang dari 12 jam setelah Jerman dan Swedia dikeluarkan dari daftar koridor perjalanan, yang berlaku untuk seluruh Inggris.
Penumpang yang tiba di Inggris Raya dari Denmark, Jerman atau Swedia setelah pukul 04:00 GMT pada hari Sabtu harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari.
Grant Shapps mengatakan itu adalah "keputusan mendesak" yang diambil dalam semalam setelah "perkembangan" baru-baru ini. Hal itu terjadi setelah otoritas kesehatan di Denmark menemukan bentuk virus korona yang bermutasi yang dapat menular ke manusia hadir di peternakan cerpelai negara itu.
Baca Juga: Di Indonesia Kerap Disebut Gagal, WHO Undang Menkes Terawan Sebagai Contoh Sukses Tangani Pandemi
Pengumuman tersebut dibuat sekitar pukul 01:30 GMT - dua setengah jam sebelum perubahan diberlakukan. Mr Shapps menyebutnya sebagai "keputusan cepat" dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di situs web pemerintah.
"Saya memahami bahwa ini akan menjadi perhatian bagi orang-orang yang saat ini berada di Denmark dan masyarakat Inggris yang lebih luas, itulah sebabnya kami bergerak cepat untuk melindungi negara kami dan mencegah penyebaran virus ke Inggris," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari BBC UK pada Jumat, 6 November 2020.
Dia mengatakan "tindakan pencegahan" diperkenalkan atas rekomendasi kepala penasihat medis pemerintah, Prof Chris Whitty.
Baca Juga: Dosen di Makassar menjadi Objek Tindak Kekerasan Oknum Polri, Berikut Kronologi dan Kondisinya
Wisatawan yang saat ini berada di Denmark diizinkan untuk menyelesaikan perjalanan mereka dan disarankan untuk mengikuti peraturan setempat dan saran perjalanan Kantor Luar Negeri.
Sedangkan, di Inggris, di mana penguncian nasional baru diberlakukan, orang masih diizinkan bepergian ke luar negeri untuk bekerja atau perjalanan pendidikan.
Di Wales, yang berada dalam "pemecah api" hingga 9 November, pemerintah yang didelegasikan mengatakan orang hanya dapat pergi ke luar negeri jika mereka memiliki "alasan yang masuk akal".
Orang-orang di Irlandia Utara didesak oleh pemerintah di sana untuk "mempertimbangkan dengan cermat" pilihan liburan dan perjalanan mereka.***
