Network
PR CIREBON – Sementara Indonesia saat ini sedang bekerja sama dengan Tiongkok untuk mengamankan vaksin Covid-19 bagi warganya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan inisiatif ini tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS).
Indonesia bukanlah negara penggugat di Laut Cina Selatan, tetapi pada lebih dari satu kesempatan telah berselisih pendapat dengan Tiongkok atas hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna di bagian selatan perairan yang disengketakan. Bulan lalu, kapal penjaga pantai Tiongkok terlihat di perairan Natuna.
“Saya bisa menjawab dengan tegas, setegas mungkin. Tidak. Itu dua hal yang berbeda dan ketika kita bekerja sama, bukan kerja sama yang timpang yang hanya menguntungkan satu pihak, dalam hal ini Indonesia," ujar Retno saat ditanya mengenai perkembangan vaksin.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Resmi Disahkan, HIPPI Harapkan Target 3 Juta Lapangan Kerja Tercapai per Tahun
“Tetapi perusahaan Tiongkok dan Tiongkok sebagai negara, juga menikmati buah atau manfaat dari kerja sama ini. Ini keuntungan dua arah," katanya kepada CNA dalam wawancara eksklusif, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Channel News Asia.
Dalam beberapa kesempatan tahun ini, Retno Marsudi telah menegaskan kembali bahwa Indonesia bukan pihak dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan dan bahwa peta sembilan garis putus-putus yang digunakan Tiongkok sebagai dasar klaimnya di perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional.
Ekonomi terbesar di Asia Tenggara saat ini berpartisipasi dalam uji coba tahap akhir pada manusia dari kandidat vaksin Covid-19 Bioteknologi Sinovac Tiongkok, salah satu dari sedikit kandidat di dunia yang telah memasuki uji klinis fase 3.
Baca Juga: UU Cipta Kerja Sah, Suara Buruh Dinilai Banyak Pindah Haluan Dukung Partai Politik Lain
Mereka juga bekerja sama dengan perusahaan Tiongkok lainnya, Sinopharm, untuk memastikan 260 juta orang Indonesia dapat divaksinasi.
