Network
Akan tetapi, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membantah keras keterlibatan kerja paksa, dan mengatakan Tiongkok adalah negara dengan aturan hukum dan bahwa pekerja sukarela dan diberi kompensasi yang sesuai.
“Apa yang disebut orang-orang dengan motif tersembunyi ini sebagai kerja paksa tidak ada. Kami berharap komunitas internasional membedakan yang benar dari yang salah, menghargai fakta, dan tidak tertipu oleh kebohongan,” ungkap Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Baca Juga: Dirasa Kaku hingga Dicurigai Ambil Keuntungan, DPR Minta BPK dan KPK Turun Tangan Periksa Pertamina
Memindahkan surplus tenaga kerja pedesaan ke dalam industri adalah bagian penting dari upaya Tiongkok untuk meningkatkan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Tetapi di daerah seperti Xinjiang dan Tibet, dengan populasi etnis yang besar dan sejarah kerusuhan, kelompok hak asasi mengatakan program tersebut mencakup penekanan yang terlalu besar pada pelatihan ideologis.
Tiongkok menguasai Tibet setelah pasukan Tiongkok memasuki wilayah itu pada tahun 1950, dalam apa yang disebut Beijing sebagai pembebasan secara damai. Tibet telah menjadi salah satu daerah paling terlarang dan sensitif di negara itu.
Program Tibet berkembang karena tekanan internasional tumbuh atas proyek serupa di Xinjiang, beberapa di antaranya telah dikaitkan dengan pusat penahanan massal. Sebuah laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa sekitar satu juta orang di Xinjiang, sebagian besar etnis Uighur, ditahan di kamp-kamp dan menjadi sasaran pendidikan ideologis.
Tiongkok awalnya menyangkal keberadaan kamp, tetapi sejak itu mengatakan bahwa kamp-kamp itu adalah pusat kejuruan dan pendidikan, dan bahwa semua orang telah lulus.***
