Network
PR CIREBON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo kerap kali menuding Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur, tetapi kali ini Tiongkok tak tahan lagi hingga keluarkan tantangan untuk AS mengunjungi wilayah Xinjiang untuk melihat fakta sebenarnya.
Hal ini disampaikan Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Tiongkok, Hua Chunying yang menyerukan AS untuk melihat Tiongkok secara objektif dengan mengundang Pompeo berkunjung ke Xinjiang, sehingga Hua bisa membuktikan bahwa tak ada pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas Muslim Uighur di sana.
Baca Juga: Telusuri Pemberian Keistimewaan Djoko Tjandra, Bareskrim Mulai Bentuk Tim Khusus untuk Usut Tuntas
Lebih lanjut, Hua juga sempat menyinggung isu yang disebutkan beberapa orang di AS tentang Xinjiang adalah kebohongan besar abad ini, termasuk kabar adanya satu juta Muslim Uighur yang ditahan di kamp konsentrasi.
Menurut Hua, fakta di lapangan berbicara lebih keras dibandingkan dugaan dan tuduhan terkait Xinjiang. Tepatnya, Etnis Uighur di Xinjiang bertambah dua kali lipat dalam empat dekade dengan total 11, 68 juta penduduk, seiring dengan jumlah total masjid yang diklaim 10 kali lebih banyak dibandingkan AS.
“Selama empat dekade terkakhir, populasi Uighur di Xinjiang lebih dari dua kali lipat, dari 5,55 juta menjadi 11,68 juta. Ada satu masjid untuk setiap 530 Muslim di Xinjiang, dan jumlah total masjid adalah 10 kali lebih banyak daripada AS,” jelas Hua, seperti dikutip laman resmi Kemlu China.
Baca Juga: Berniat Permanenkan Belajar Jarak Jauh, DPR Beri Cercaan untuk Nadiem Makarim
Untuk itu, Hua dengan berani mengklaim semua etnis di Xinjiang hidup bahagia, sehingga menjadi bukti bahwa tuduhan AS tentang adanya penindasan tidak benar.
Selama ini AS telah memandang secara keliru terhadap Muslim Uighur di Xinjiang yang diisukan hidup di bawah pengawasan ketat dengan kepungan lebih dari satu juta kader Partai Komunis Tiongkok yang menetap di kawasan Muslim Uighur.
Lebih dari itu, Hua pun menjelaskan program bernama “Pair Up and Become Family” yang sengaja diadakan Pemerintah Tiongkok di Xinjiang agar pejabat dapat turun ke masyarakat, sehingga dapat membantu orang mengatasi kesulitan dalam pekerjaan, pendidikan, dan layanan medis.
