Network
PR CIREBON – Barbados, negara yang berada di Kepulauan Karibia dan merupakan salah satu negara Persemakmuran, mengumumkan niatnya untuk mencopot Ratu sebagai kepala negara dan menjadi republik tahun depan.
Dikutip Pikiranrakyat-Cirebon.com dari Sky News, negara itu mengatakan mereka menginginkan kedaulatan penuh pada saat merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-55 dari Inggris pada November 2021.
Pidato yang ditulis oleh Perdana Menteri Barbados, Mia Mottley, mengutip perdana menteri pertamanya Errol Barrow yang memperingatkan agar negara tidak berkeliaran di tempat kolonial.
Baca Juga: Belum Terungkap, ICW Sebut Ada 'Orang Besar' di Balik Perkenalan Jaksa Pinangki dan Djoko Tjandra
“Waktunya telah tiba untuk sepenuhnya meninggalkan masa lalu kolonial kita. Orang Barbad menginginkan kepala negara Barbadian. Ini adalah pernyataan keyakinan tertinggi pada siapa kami dan apa yang mampu kami capai. Oleh karena itu, Barbados akan mengambil langkah logis berikutnya menuju kedaulatan penuh dan menjadi republik pada saat kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-55," ujar Gubernur Jenderal Barbados, Dame Sandra Mason, saat membacakan pidato tersebut.
Dalam pernyataan singkatnya, Istana Buckingham mengatakan bahwa rencana Barbados untuk mencopot Ratu sebagai kepala negaranya adalah urusan pemerintah dan rakyat negara itu.
Negara ini memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1966, meskipun Ratu tetap menjadi kepala negaranya.
Baca Juga: Penyelidikan Berubah Penyidikan, Bareskrim Polri Sebut Kebakaran Kejagung Ada Unsur Pidana
Pada 1998, komisi peninjau konstitusi Barbados merekomendasikan status republik, dan pada 2015 Perdana Menteri Freundel Stuart berkata bahwa mereka harus beralih dari sistem monarki ke bentuk pemerintahan republik dalam waktu dekat.
Meskipun begitu, sebagian besar negara Karibia tetap menjalin hubungan formal dengan monarki setelah mencapai kemerdekaan.
Barbados akan bergabung dengan Trinidad dan Tobago, Dominica, dan Guyana jika melanjutkan rencananya untuk menjadi sebuah republik.
Baca Juga: Vaksin Covid-19 Siap Meluncur dalam Waktu Dekat, WHO: Jumlah Dosis Terlalu Kecil untuk Dunia
Perdana Menteri Jamaika Andrew Holness juga mengatakan itu adalah prioritas pemerintahnya, tetapi dia belum mencapainya.
Barbados mengambil langkah lain menuju kemerdekaan dari Inggris pada tahun 2003 ketika mengganti Komite Judicial Dewan Penasihat yang berbasis di London dengan Pengadilan Karibia, yang berlokasi di Port of Spain di Trinidad dan Tobago, sebagai pengadilan banding terakhirnya.***
