Network
PR CIREBON – Saat ini Sudan sedang mengalami gejolak antara pemerintahan sipil dan pihak militer, hal ini disebabkan oleh masalah pengambilalihan kekuasaan.
Mereka dikabarkan melakukan penangkapan pada para pejabat pemerintah dan perdana menteri untuk membubarkan pemerintah sipil.
Kementerian Informasi Sudan mengatakan bahwa pasukan militer menangkap beberapa pejabat yakni perdana menteri dan pejabat senior pemerintah Sudan, tidak hanya itu, mereka juga memblokir akses internet dan jembatan di ibu kota Khartoum.
Baca Juga: 36 Orang Dilaporkan Tewas dalam Bentrokan yang Terjadi di Sudan
Kementerian setempat mengungkapkan bahwa tindakan yang dilakukan Pasukan Militer Sudan sebagai bentuk kudeta.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari laman NBC News, menanggapi pernyataan itu, ribuan warga berbondong-bondong membanjiri jalan-jalan Khartoum dan kota kembarnya, Omdurman, untuk memprotes pengambilalihan militer.
Sebuah pengambilalihan yang dilakukan oleh militer akan menjadi kemunduran besar bagi Sudan yang telah bergulat dengan transisi stop-and-go demokrasi, sejak lama penguasa Omar al-Bashir telah digulingkan oleh protes massa dua tahun lalu.
Baca Juga: Pesawat di Sudan Terpaksa Lakukan Pendaratan Darurat karena Seekor Kucing, Begini Kronologinya
Para pengunjuk rasa terdengar meneriakkan, "Orang-orang lebih kuat, lebih kuat" dan "Mundur bukanlah pilihan!" saat gumpalan asap dari ban yang terbakar memenuhi udara.
Pada pagi hari, Kementerian Informasi Sudan mengonfirmasi bahwa perdana menteri, Abdalla Hamdok, telah ditangkap dan dibawa ke lokasi yang dirahasiakan.
Beberapa tokoh senior pemerintah juga ditahan, kata kementerian itu dalam sebuah unggahan Facebook. Disebutkan keberadaan mereka tidak diketahui.
“Ciri lain dari pengambilalihan, akses internet secara luas terganggu dan saluran berita negara memainkan musik tradisional patriotik. Pada satu titik, pasukan militer menyerbu kantor televisi Pemerintah Sudan di Omdurman dan menahan sejumlah pekerja,” ujar Kementerian Informasi Sudan.
Pengambilalihan pada Senin terjadi setelah berminggu-minggu meningkatnya ketegangan antara para pemimpin sipil dan militer Sudan.
Baca Juga: Demi Capai Reformasi, Puluhan Ribu Warga Sudan Serempak Berdemo Tanpa Peduli Protokol Kesehatan
Upaya kudeta yang gagal pada bulan September memecah negara di sepanjang garis lama, mengadu bahwa Islamis yang lebih konservatif yang menginginkan pemerintahan militer melawan mereka yang menggulingkan al-Bashir dalam protes.
Dalam beberapa hari terakhir, kedua kubu telah turun ke jalan dalam demonstrasi. Di bawah Hamdok dan dewan transisi, Sudan perlahan-lahan muncul dari status paria internasional selama bertahun-tahun saat berada di bawah al-Bashir.
Negara itu dihapus dari daftar teroris negara pendukung Amerika Serikat pada tahun 2020, hal itu membuka pintu bagi pinjaman dan investasi internasional yang sangat dibutuhkan.
Kudeta militer sebelumnya di Sudan terjadi sejak memperoleh kemerdekaannya dari Inggris dan Mesir pada tahun 1956. Al-Bashir berkuasa dalam kudeta militer 1989 yang menggulingkan pemerintah terpilih terakhir negara itu.
Di antara mereka yang ditahan pada Senin, selain Hamdok, ada lima tokoh senior pemerintah, demikian menurut dua pejabat yang berbicara dengan syarat anonim karena mereka tidak berwenang untuk berbagi informasi dengan media.
Baca Juga: Sudan Temukan Kuburan Massal Peserta Wajib Militer yang Terbunuh Pada Masa Rezim Bashir
Mereka yang ditahan termasuk Menteri Perindustrian Ibrahim al-Sheikh, Menteri Informasi Hamza Baloul, dan Mohammed al-Fiky Suliman, anggota badan transisi yang berkuasa di negara itu yang dikenal sebagai Dewan Berdaulat, serta Faisal Mohammed Saleh, penasihat media Hamdok.
Ayman Khalid, gubernur negara bagian yang berisi ibu kota, Khartoum, juga ditangkap, demikian menurut halaman Facebook resmi kantornya.
Setelah berita penangkapan menyebar, kelompok pro-demokrasi utama negara itu dan Partai Komunis Sudan mengeluarkan seruan terpisah bagi warga Sudan untuk turun ke jalan.
Secara terpisah, Partai Komunis Sudan menyerukan para pekerja untuk mogok dalam tindakan pembangkangan sipil massal setelah apa yang digambarkan sebagai "kudeta militer penuh" yang diatur oleh kepala Dewan Berdaulat Jenderal Abdel-Fattah Burhan.***
