Network
PR CIREBON – Puluhan orang yang merupakan pembela hak-hak Palestina berkumpul di depan Gedung Putih pada Kamis, 26 Agustus 2021 waktu setempat.
Kehadiran aktivis itu adalah untuk mengecam kunjungan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett ke Washington dan bertemu Presiden Joe Biden.
Mereka mengibarkan bendera Palestina dan menyerukan terhadap penentangan pendudukan, selain juga meminta Presiden Joe Biden untuk menegakkan janji kampanyenya dalam memajukan hak asasi manusia secara global.
Baca Juga: Cek dan Klaim Segera Kode Redeem ML Terbaru yang Dirilis Moonton Hari Jumat, 27 Agustus 2021
Joe Biden dijadwalkan bertemu dengan Naftali Bennett pada siang itu, tetapi pembicaraan bilateral dipindahkan ke Jumat, 27 Agustus 2021 waktu setempat.
Hal itu karena Gedung Putih mengalihkan perhatiannya ke situasi di Kabul di mana dua ledakan menewaskan dan melukai orang di luar bandara.
“AS mengirimkan pesan otoritas moral dan tanggung jawab moral, tetapi kemudian mereka tidak melakukan apa pun ketika Israel melakukan kekerasan terhadap warga Palestina,” kata Yousef Abdelfattah, seorang pengunjuk rasa.
Para aktivis menyerukan upaya Israel yang secara paksa menggusur keluarga Palestina dari rumah mereka di lingkungan Sheikh Jarrah di Yerusalem dan blokade di Gaza.
Tindakan pasukan Israel itu telah melukai puluhan pengunjuk rasa minggu ini.
Mereka mendesak Biden untuk mengakhiri kebijakan ‘kosong’ ke Israel.
Laura Albast, seorang aktivis Gerakan Pemuda Palestina, mengatakan Joe Biden telah gagal memenuhi janjinya untuk melakukan kebijakan luar negeri yang berpusat pada hak asasi manusia.
"Tapi kita di sini untuk tinggal, dan dia akan mendengarkan kita apakah dia suka atau tidak," katanya, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.
Bennett mengatakan awal pekan ini bahwa pemerintahnya tidak akan melanjutkan rencana mantan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencaplok sebagian besar Tepi Barat.
Baca Juga: 4 Zodiak yang Dikenal Kesulitan Menemukan Belahan Jiwanya, Ada Cancer hingga Sagitarius!
“Pemerintah ini tidak akan mencaplok atau membentuk negara Palestina, semua orang mendapatkannya,” katanya.
Namun Albast mengatakan pencaplokan de-facto terus berlanjut bahkan jika tidak diumumkan secara resmi, mencatat kebijakan Israel terhadap Palestina di Yerusalem Timur yang dicaplok Israel pada 1980.
“Keluarga-keluarga di Sheikh Jarrah masih di bawah ancaman kehilangan rumah mereka, dan rumah-rumah di Silwan telah dihancurkan, termasuk usaha kecil warga Palestina,” ujarnya.
Baca Juga: Simak 4 Manfaat Air Beras untuk Kecantikan Tubuh, Salah Satunya Menghindari Jerawat
Pemerintahan Joe Biden secara teratur menyerukan langkah-langkah yang sama soal kebebasan bagi Israel dan Palestina.
Akan tetapi mereka dengan tegas menolak saran untuk membatasi atau mengkondisikan bantuan militer tahunan ke Israel.
Presiden dan para pembantu utamanya juga menghindari kritik publik terhadap pemerintah Israel.***
