Network
RUU itu juga harus melewati Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat dikirim ke Gedung Putih untuk ditandatangani Presiden Joe Biden menjadi undang-undang.
Tidak segera jelas kapan itu mungkin terjadi.
Senator Republik Marco Rubio, yang memperkenalkan undang-undang dengan Demokrat Jeff Merkley, meminta DPR untuk bertindak cepat, sebagaimana dikutip PikiranRakyat.Cirebon.com dari Reuters pada Kamis 15 Juli 2021.
“Kami tidak akan menutup mata terhadap kejahatan PKC yang sedang berlangsung terhadap kemanusiaan, dan kami tidak akan membiarkan perusahaan mendapatkan keuntungan dari pelanggaran yang mengerikan itu,” kata Rubio dalam sebuah pernyataan.
“Tidak ada perusahaan Amerika yang mengambil keuntungan dari pelanggaran ini. Tidak ada konsumen Amerika yang secara tidak sengaja membeli produk dari tenaga kerja budak,” tambah Merkley.
Baca Juga: Simak! Berikut adalah 6 Zodiak yang Lebih Mementingkan Orang Lain daripada Diri Sendiri
Para pembantu Demokrat dan Republik mengatakan mereka mengharapkan tindakan itu akan mendapatkan dukungan kuat di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat.
Selain itu, mencatat bahwa DPR AS menyetujui tindakan serupa hampir dengan suara bulat tahun lalu.
RUU itu akan melampaui langkah-langkah yang telah diambil untuk mengamankan rantai pasokan AS dalam menghadapi tuduhan pelanggaran hak di China, termasuk larangan yang ada pada tomat, kapas, dan beberapa produk surya Xinjiang.
