Anggota Parlemen Inggris Kembali Desak Pemerintah untuk Tindak Keras Tiongkok: Sudah Waktunya!

- 9 Juli 2021, 18:15 WIB
Anggota parlemen Inggris merilis laporan sebagai desakan terhadap pemerintah negara itu agar menindak keras Tiongkok.
Anggota parlemen Inggris merilis laporan sebagai desakan terhadap pemerintah negara itu agar menindak keras Tiongkok. //Pixabay

PR CIREBON – Sekelompok anggota parlemen Inggris yang berpengaruh mendesak pemerintah negara Ratu Elizabeth itu untuk mengambil tindakan lebih keras terhadap Tiongkok.

Anggota parlemen Inggris kembali menuduh Tiongkok atas perlakuannya terhadap kelompok minoritas, dan meminta adanya pemboikotan Olimpiade Musim Dingin parsial dan larangan perdagangan kapas.

Dalam laporan yang dirilis setelah penyelidikan selama berbulan-bulan, Komite Urusan Luar Negeri Inggris merekomendasikan untuk mengeksplorasi kelayakan penyelidikan Pengadilan Kriminal Internasional atas dugaan kejahatan terhadap Muslim Uighur dan lainnya di wilayah Xinjiang, Tiongkok barat laut.

Baca Juga: Fiji Wajibkan Vaksin Covid-19 Bagi Semua Pekerja: Tak Dapat Suntikan, Tak Ada Pekerjaan

Komite lintas-partai, yang dipimpin oleh politisi Konservatif Tom Tugendhat, mengatakan dalam sebuah laporan bahwa kekejaman yang dilakukan di Xinjiang mewakili krisis internasional yang sangat mendesak.

Mereka meminta pemerintah Inggris untuk menerima pandangan anggota parlemen dan menyebut bahwa kelompok minoritas di Tiongkok menderita genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Mereka juga mendesak pemerintah mengambil tindakan yang lebih kuat untuk mengakhiri apa yang mereka sebut sebagai kejahatan itu.

Baca Juga: Sepakat Dengan Susi Pudjiastuti yang Singgung Pejabat, dr. Tompi: Makanya Kerja yang Bener

Kelompok lintas partai itu menginginkan Inggris untuk menggunakan setiap tuas diplomatik dan menekan Beijing agar mengizinkan pengamat internasional, khususnya Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, akses ke Xinjiang.

Mereka juga mendukung proses suaka jalur cepat bagi warga Tiongkok yang melarikan diri dari penganiayaan di wilayah tersebut, membentuk koalisi negara suaka dengan sekutu Barat.

“Sudah waktunya untuk politik besar,” kata anggota komite Alicia Kearns, juga seorang Konservatif.

Baca Juga: Sebut Ayu Ting Ting seperti Cewek Murahan karena Tanyakan Hal Ini Kepadanya, Robby Purba: Kayak Lagi Nembak

“Kita adalah ibu dari semua parlemen. Jika kita tidak mau berbicara untuk mereka yang ingin dibungkam oleh orang lain, lalu apa yang akan dilakukan parlemen?,” ujarnya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia percaya setidaknya satu juta orang Uighur dan sebagian besar minoritas Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.

Pada minoritas, Tiongkok juga dituduh mensterilkan perempuan secara paksa dan memaksakan kerja paksa.

Baca Juga: Kim Jong Kook Penyanyi Sekaligus Entertainer Korea Selatan Sukses Pecahkan Rekor Terbaru di YouTube

Namun, Beijing telah membantah semua tuduhan pelanggaran dan bersikeras bahwa kebijakannya di Xinjiang diperlukan untuk melawan ekstremisme yang kejam.

Dalam laporan setebal 37 halaman berjudul Never Again: The UK's Responsibility to Act on Atrocities in Xinjiang and Beyond itu, anggota parlemen Inggris berpendapat bahwa apa yang mereka sebut sebagai kejahatan mengerikan di Tiongkok memang terjadi.

Tindakan Tiongkok itu, lanjut anggota parlemen Inggris, adalah seruan internasional untuk bertindak.

Baca Juga: Soal Rumah Sakit Khusus Pejabat, Tompi: Slogan Mereka Pejabat Bagian Rakyat, Masa Saat Sakit Minta Dibedain

Di antara tanggapan yang direkomendasikan, mereka mendesak pemerintah Perdana Menteri Boris Johnson untuk memastikan bahwa Beijing menghadapi konsekuensi ketika menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin 2022.

Panitia ingin para menteri dan pejabat untuk melewatkan upacara pembukaan dan penutupan, mencegah bisnis Inggris mensponsori atau mengiklankan acara tersebut, dan mendorong penggemar dan turis untuk menjauh.

Sementara itu, Boris Johnson menunjukkan bahwa dia tidak keberatan untuk memboikot Olimpiade, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia secara naluriah menentang boikot olahraga.

Baca Juga: Joe Biden Nyatakan Perang AS yang 'Tidak Dapat Dimenangkan' di Afghanistan Berakhir

Laporan tersebut juga mendesak pemerintah untuk mengeksplorasi larangan impor semua produk kapas yang terkait dengan Xinjiang, yang memasok sebagian besar kapas Tiongkok.

Lebih dari 570.000 orang diperkirakan wajib memetik kapas di wilayah Xinjiang.***

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x