Berbeda dengan Negara Barat, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan Puji Tiongkok Soal Kebijakan di Xinjiang

- 3 Juli 2021, 14:00 WIB
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, memuji Tiongkok soal kebijakan di Xinjiang, berbeda pendapat dengan negara-negara Barat.
Perdana Menteri Pakistan, Imran Khan, memuji Tiongkok soal kebijakan di Xinjiang, berbeda pendapat dengan negara-negara Barat. /Instagram @imrankhan.pti

Akan tetapi Imran Khan mengatakan dia puas dengan penolakan pemerintah Tiongkok atas pelanggaran hak apa pun.

“Interaksi kami dengan pejabat Tiongkok, versi apa yang terjadi di Xinjiang benar-benar berbeda dengan versi yang kami dengar dari media Barat dan pemerintah Barat,” katanya, dilansir PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Jazeera.

Baca Juga: YG Entertainment Mengonfirmasi bahwa Jennie dan Rosé BLACKPINK Mengunjungi AS Untuk Mengerjakan Musik

“Karena kami memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Tiongkok, dan karena kami memiliki hubungan berdasarkan kepercayaan, jadi kami benar-benar  percaya cerita Tiongkok. Apa yang mereka katakan tentang program mereka di Xinjiang, kami menerimanya,” lanjut Imran Khan.

Pakistan berbagi hubungan strategis lama dengan tetangganya, Tiongkok, yang telah menginvestasikan lebih hingga triliunan rupiah di negara itu melalui proyek Koridor Ekonomi Tiongkok-Pakistan (CPEC).

Imran Khan juga memuji sistem pemerintahan satu partai di Tiongkok, di mana negara dikontrol secara eksklusif oleh Partai Komunis China dan tidak ada pemilihan langsung untuk posisi utama atau parlemen negara.

Baca Juga: Raffi Ahmad Berlinang Air Mata Dengar Penjelasan Ustaz Soal Suami Dzolim: Saya Beruntung

“BPK adalah model yang unik. Sampai sekarang, kami diberitahu bahwa cara terbaik bagi masyarakat untuk memperbaiki diri adalah sistem demokrasi Barat,” katanya.

“Apa yang dilakukan BPK adalah membawa model alternatif ini. Dan mereka benar-benar telah mengalahkan semua demokrasi Barat dalam cara mereka untuk masyarakat,” tambahnya.

Imran Khan, yang terpilih untuk berkuasa dalam pemilihan umum pada tahun 2018, mengatakan demokrasi elektoral kaku dalam hal reformasi, dan memuji fleksibilitas model Tiongkok.***

Halaman:

Editor: Linda Agnesia

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah