Network
"Ini adalah urusan internal Israel. Posisi kami selalu jelas, yang kami inginkan adalah sebuah negara Palestina di perbatasan 1967 dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya," tuturnya.
Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa tidak tepat untuk menyebut pemerintah baru Israel sebagai pemerintah perubahan.
Baca Juga: Ramalan Horoskop Karier dan Keuangan 14 Juni 2021: Leo Dapat Perubahan Tempat Kerja
"Karena kebijakannya tidak akan berubah dari pemerintah sebelumnya, jika kita tidak melihat kebijakan yang lebih buruk dari itu," katanya.
Dalam sebuah pernyataan, kementerian mengajukan sejumlah pertanyaan pada pemerintah yang dipimpin oleh Naftali Bennett.
“Apa posisi pemerintah baru mengenai hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan pembentukan negara merdeka mereka dengan Yerusalem Timur sebagai modal?", ucapnya.
Baca Juga: Marion Jola Dapat Kejutan di Hari Ulang Tahun ke-21, Intip Potret Perayaannya!
"Apa posisinya dalam proses penyelesaian dan pencaplokan? Apa posisinya di Yerusalem dan penghormatan terhadap situasi historis dan hukum di sana? Posisinya pada perjanjian yang ditandatangani? Posisinya pada resolusi legitimasi internasional? Posisinya pada dua- solusi negara dan negosiasi atas dasar prinsip tanah untuk perdamaian?" lanjutnya.
Mustafa Barghouti, sekretaris jenderal gerakan Inisiatif Nasional Palestina, memperingatkan bahwa pemerintah Naftali Bennett akan mendorong pemukiman ilegal dan diskriminasi rasial dan akan lebih ekstrim dari pemerintah sebelumnya.
"Pemerintah baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan Netanyahu, karena ini adalah pemerintahan pendudukan, pemukiman kolonial, dan diskriminasi rasial seperti pemerintah sebelumnya dan bahkan lebih buruk lagi," kata Barghouti kepada Anadolu Agency.
