Network
"Setelah sidang pengadilan, kami pengacara sama sekali tidak ada kontak dengan dia," katanya.
"Dia adalah pemimpin yang sangat dicintai di negara bagian kami, jadi kami sangat mengkhawatirkan keselamatannya sejak Hari 1, dan kekhawatiran semacam itu masih ada," sambungnya.
Baca Juga: Dapat Pesan dari Natta Reza, Alvin Faiz: Doain Gue, Sedih Banget Bisa Begini...
Melabeli rezim tersebut sebagai "dewan militer teroris," Pemerintah Persatuan Nasional mengulangi upayanya untuk memastikan akuntabilitas dan keadilan dan mendesak Junta untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka setelah kudeta dan melawan etnisitas.
Sebagaimana diketahui, militer Myanmar pada 1 Februari 2021, melakukan aksi kudeta terhadap kepemimpinan Aung San Suu Kyi.
Aksi tersebut, didasarkan militer Myanmar atas dugaan adanya kecurangan dalam pemilu pada November tahun lalu.
Baca Juga: Jumlah Kematian Covid-19 Peru Meningkat Tajam, Kini 2 Kali Lipat Lampaui Kasus di Brasil
Namun, tuduhan tersebut dibantah langsung oleh panitia pemilu dan menyatakan bahwa pernyataan militer tersebut tidak benar.
Sejak aksi kudeta itu terjadi, sudah ratusan lebih korban dari warga sipil yang dinyatakan meninggal dunia selama demontrasi penolakan kudeta tersebut.***
