Network
Panel independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan pada 2018 telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta orang Uighur dan Muslim lainnya telah ditahan di kamp-kamp di wilayah Xinjiang, Tiongkok.
Beijing menggambarkan kamp itu sebagai pusat pelatihan kejuruan untuk membasmi ekstremisme, dan dengan tegas menolak tuduhan pelecehan dan genosida.
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok, Liu Pengyu, mengatakan kepada bahwa upaya AS untuk mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok selama Olimpiade pasti gagal.
"Saya bertanya-tanya apa yang membuat beberapa politisi AS berpikir bahwa mereka sebenarnya memiliki apa yang disebut 'otoritas moral'?
“Mengenai masalah hak asasi manusia, mereka tidak dalam posisi, baik secara historis maupun saat ini, untuk membuat kritik yang tidak berdasar terhadap Tiongkok," kata Liu.
Baca Juga: Profil dan Perjalanan Hidup Wimar Witoelar, Mantan Juru Bicara Presiden ke-5 Abdurrahman Wahid
Anggota Kongres dari Partai Republik, Chris Smith, yang memimpin sidang tersebut, mengatakan para sponsor harus dipanggil untuk bersaksi di depan Kongres dan dimintai pertanggungjawaban.
"Bisnis besar ingin menghasilkan banyak uang, dan tampaknya tidak peduli kekejaman apa pun, bahkan genosida, yang dilakukan oleh negara tuan rumah," imbuh Smith.
Anggota Kongres Demokrat, Jim McGovern, menambahkan bahwa Olimpiade harus ditunda untuk memberikan waktu kepada Komite Olimpiade Internasional agar gekaran acara tersebut pindah ke negara yang ia sebut pemerintahnya tidak melakukan kekejaman.
