Junta Myanmar Mengatakan Akan Pertimbangkan Seruan Tanpa Kekerasan ASEAN Setelah Stabilisasi

- 27 April 2021, 15:05 WIB
Pemimpin junta Myanmar Jenderal  Militer Min Aung Hlaing mengatakan akan mempertimbangkan seruan KTT ASEAN.*
Pemimpin junta Myanmar Jenderal Militer Min Aung Hlaing mengatakan akan mempertimbangkan seruan KTT ASEAN.* /Reuters/Lynn Bo Bo/Pool

PR CIREBON- Junta Myanmar melalui surat kabar yang dikelola pemerintah, mengatakan pada hari Selasa, 27 April 2021 bahwa mereka akan dengan hati-hati mempertimbangkan konsensus yang dicapai pada KTT ASEAN selama akhir pekan.

Lebih lanjut, junta Myanmar menuturkan pertimbangan atas capaian KTT ASEAN itu termasuk seruan untuk segera diakhirinya kekerasan, setelah stabilitas dipulihkan di negara itu.

Para pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan di ibukota Indonesia, Jakarta pada hari Sabtu dengan dihadiri juga oleh pemimpin junta Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing.

Baca Juga: Resep Membuat Cireng Isi Ayam Suwir Pedas yang Enak dan Renyah

Seperti dikutip Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Kyodo News, pernyataan ketua KTT ASEAN menetapkan "konsensus lima poin" termasuk pengiriman utusan khusus ke Myanmar dikeluarkan setelah itu.

Junta Myanmar mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dimuat di surat kabar Global New Light of Myanmar edisi Selasa bahwa pada pertemuan itu, para pemimpin dari 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) bertukar pandangan tentang situasi saat ini, dengan beberapa saran yang diajukan kemudian disampaikan.

Menanggapi beberapa saran yang dibuat oleh para Pemimpin ASEAN, Myanmar menginformasikan dalam Pertemuan tersebut bahwa pihaknya akan memberikan pertimbangan yang cermat terhadap saran-saran konstruktif yang dibuat oleh para Pemimpin ASEAN.

Baca Juga: Penyelundupan Anak Orangutan Digagalkan, Balai Karantina Pertanian Temukan di Keranjang Buah

Junta menuturkan bahwa hal itu akan dilakukan ketika situasi kembali ke stabilitas di negara tersebut karena prioritas saat ini adalah menjaga hukum dan ketertiban, dan untuk memulihkan kedamaian dan ketenangan komunitas.

Seperti diketahui, militer menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh pemimpin Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 1 Februari 2021 lalu.

Atas aksi kudeta, negara itu telah menyaksikan gelombang protes anti-kudeta, dengan pasukan keamanan menggunakan kekuatan mematikan untuk memadamkan mereka.

Baca Juga: Lee Kwang Soo Dikonfirmasi Staf dan Agensi Keluar dari Program Running Man, Berikut Alasannya

Lima poin konsensus yang dicapai di antara para pemimpin ASEAN juga termasuk kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu dengan "semua pihak yang berkepentingan," dan penyediaan bantuan kemanusiaan, menurut pernyataan ketua.

Tetapi konsensus tidak termasuk seruan untuk pembebasan Aung Suu Kyi dan politisi lain yang ditahan setelah kudeta.

Pernyataan itu berbunyi, "Kami juga mendengar seruan untuk pembebasan semua tahanan politik termasuk orang asing."

Baca Juga: Rayakan Hari Ulang Tahun, Ranti Maria Bagikan Makanan dan Sembako kepada Warga Sekitar

Di KTT ASEAN tersebut, sang jenderal dikatakan terbuka untuk menerima utusan khusus dan bantuan kemanusiaan.

Pasukan keamanan Myanmar telah membunuh lebih dari 750 pengunjuk rasa anti-kudeta dan lainnya sejak Februari, sementara menahan lebih dari 3.400 orang dalam penahanan, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah kelompok hak asasi manusia yang memantau situasi di Myanmar.***

Editor: Arman Muharam

Sumber: Kyodo News


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah