Network
PR CIREBON - Pada hari Minggu 18 April 2021, Presiden Tunisia Kais Saied mengatakan bahwa kekuasaannya sebagai komandan angkatan bersenjata juga mencakup pasukan keamanan dalam negeri.
Tidak hanya tentara, kekuasaan Presiden Tunisia Kais Saied terkait dalam eskalasi perselisihannya dengan Perdana Menteri Hichem Mechichi.
Komentar Presiden Tunisia Kais Saied mengancam untuk menarik Kementerian Dalam Negeri yang sensitif ke arena politik.
Hal ini berpotensi memecah lembaga keamanan ketika demokrasi muda Tunisia bergulat dengan kemerosotan yang disebabkan virus corona serta kelompok militan Islamis.
Konstitusi Tunisia 2014 sampai sekarang ditafsirkan secara luas sebagai menempatkan pasukan keamanan dalam negeri dan Kementerian Dalam Negeri di bawah kendali perdana menteri.
"Presiden adalah komandan tertinggi militer dan angkatan bersenjata sipil. Biarlah masalah ini menjadi jelas bagi semua warga Tunisia," kata Saied dalam pidato yang dihadiri oleh lawan politiknya, ketua parlemen dan perdana menteri.
Baca Juga: Hubungan Bilateral Sempat Terhenti, Tiongkok dan Amerika Serikat Kini Kompak Perangi Perubahan Iklim
"Saya tidak bermaksud untuk memonopoli pasukan ini, tetapi konstitusi harus dihormati," sambungnya.
Saied adalah seorang profesor hukum tata negara yang kemenangan mengejutkan dalam pemilu pada tahun 2019 telah mengguncang politik Tunisia.
Perselisihan dengan PM mencuat ketika Saied menolak tahun ini untuk menyetujui perombakan yang termasuk pemecatan menteri yang dekat dengannya, termasuk Menteri Dalam Negeri, Taoufik Charefddin.
Baca Juga: Apakah Depresi dengan Sedih itu Sama? Simak Penjelasan Berikut ini!
Sejak itu, Perdana Menteri Hichem Mechichi menjabat sebagai penjabat Menteri Dalam Negeri.
Tak tinggal diam, Hichem Mechichi lantas menanggapi pidato Saied.
"Tidak perlu pembacaan individu yang aneh yang, terlebih lagi, diambil di luar konteks," komentarnya.
Tunisia dimaksudkan untuk membentuk pengadilan konstitusional untuk mengadili perselisihan semacam itu pada tahun 2015.
Tetapi politisi tidak dapat menyetujui nama-nama hakim yang akan duduk di dalamnya.***
