Vaksinasi Covid-19 Disorot Media Asing, Sebut 'Golongan Istimewa' Serobot Antrean

- 1 Maret 2021, 19:05 WIB
Ilustrasi vaksinasi. Media asing menyoroti vaksinasi di Indonesia yang disebut diserobot 'golongan istimewa'.
Ilustrasi vaksinasi. Media asing menyoroti vaksinasi di Indonesia yang disebut diserobot 'golongan istimewa'. /Pexels/Gustavo Fring

PR CIREBON – Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah dilakukan sejak Januari lalu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai orang pertama yang divaksin.

Selain Presiden Jokowi, vaksinasi Covid-19 juga dilakukan pada beberapa tokoh, termasuk tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam melawan virus Corona.

Namun, ada pula beberapa pihak yang divaksin Covid-19 dan tidak dianggap sebagai prioritas vaksinasi sehingga mendapat kritik.

Baca Juga: Ketua MUI Cholil Nafis Tolak Tegas Kebijakan Investasi Miras: Tidak Bisa atas Nama Kearifan Lokal

Bahkan media asing ikut menyoroti hal tersebut. Salah satunya adalah media asal Singapura, The Straits Times.

Media The Straits Times menuliskan bahwa ada ‘golongan istimewa’ yang menyerobot antrian vaksin di Indonesia, salah satunya adalah narapidana korupsi.

Sebagaimana diberitakan oleh PR Bekasi dalam artikel berjudul “Media Asing Soroti 'Golongan Istimewa' Indonesia Serobot Antrean Vaksinasi Covid-19” The Straits Time melaporkan kemarahan mulai berkobar di Indonesia seiring sejumlah orang dari latar belakang istimewa menyerobot antrian vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Ungkap Kehidupan Pernikahan dengan Rachel Vennya, Niko Al Hakim: Dia Support, Tapi Larang Pergi Jauh

Sampai kemarin, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diketahui telah menjangkau 1,62 juta orang.

Awal bulan ini, pemilik apotek Helena Lim, yang dijuluki ‘Crazy Rich Jakarta’ divaksinasi di pusat komunitas kesehatan di ibu kota dengan mengaku sebagai salah satu staf pendukung di sebuah toko obat.

Sebuah video yang diposting di Instagram menunjukkan antriannya untuk suntikan menjadi viral, memicu kemarahan publik atas kelayakannya untuk menerima vaksin yang, pada saat itu, hanya untuk petugas kesehatan.

Baca Juga: Terawang Kasus Perselingkuhan Nissa Sabyan dan Ayus, Marcel Wen Sebut Keduanya Rela Pisah Meski Saling Cinta

Polisi kemudian mulai melakukan penyelidikan tidak lama setelah video tersebut viral di media sosial.

Keluarga anggota parlemen, yang sejak Kamis, 25 Februari 2021 divaksinasi bersama anggota DPRD di Jakarta, juga mendapat sorotan.

Anggota parlemen dari Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Kadir Karding, mengatakan bahwa dia dan keluarganya divaksinasi setelah ada undangan dari Sekretariat Jenderal DPR.

Baca Juga: Presiden Jokowi Takziah ke Almarhum Artidjo Alkostar, Jenazah Dimakamkan di Kompleks Pemakaman UII Yogyakarta

Tiga puluh sembilan dari 61 tersangka korupsi yang ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk mantan Menteri Sosial Juliari Batubara, juga telah divaksinasi.

Indonesia, negara terpadat keempat di dunia, meluncurkan program vaksinasi pada 13 Januari 2021.

Indonesia mempunyai target menginokulasi 181.5 juta orang atau 67 persen dari hampir 270 juta penduduknya - dan mencapai kekebalan kawanan dalam 15 bulan.

Baca Juga: Penelitian Sebut Gejala Infeksi Covid-19 Dapat Dideteksi Melalui Kesehatan Mata, Berikut Tandanya!

Pada tahap pertama program, yang sedang berlangsung, 1.47 juta tenaga kesehatan akan divaksinasi.

Fase kedua, yang dimulai pada 17 Februari 2021, menargetkan 38.5 juta orang yang dianggap berada dalam kelompok berisiko tinggi, termasuk petugas polisi, personel militer, anggota parlemen, pedagang asongan, dan lansia.

The Straits Time kemudian mengutip perkataan dari Profesor Wiku Adisasmito, juru bicara Satgas Mitigasi Covid-19 yang mengkonfirmasi bahwa keluarga anggota parlemen juga telah divaksinasi.

Baca Juga: Penembakan Pengunjuk Rasa di Myanmar oleh Militer Terus Terjadi, Indonesia Ucapkan Bela Sungkawa

"Pada dasarnya vaksinasi tidak bisa menjamin seseorang kebal terhadap virus tersebut," katanya, dikutip dari The Straits Time, Senin, 1 Maret 2021.

"Oleh karena itu untuk mengurangi kemungkinan (penularan) dilakukan tindakan yang dimulai dari kalangan dekat," sambungnya.

Kontroversi telah menghantui upaya vaksinasi, dengan antrian panjang dan persediaan vaksin yang terbatas.

Baca Juga: Sempat Dilarikan ke Rumah Sakit di Amerika Serikat, Asisten Ungkap Kesehatan Nia Ramadhani: Lemah Tak Berdaya

Bahkan di Jakarta, para lansia harus mengantri, terkadang sejak subuh, untuk diinokulasi di beberapa fasilitas kesehatan.

Media lokal juga memberitakan isu-isu terkait sistem registrasi online dan kuota vaksin harian yang terbatas.

Dr Tri Maharani, seorang relawan di koalisi warga Lapor Covid-19, menggambarkan vaksinasi untuk anggota parlemen dan keluarganya sebagai tindakan yang tidak tepat dan oportunistik.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 1 Maret 2021: Rumitnya Hubungan Cinta Cancer, Leo, dan Virgo

Dia menambahkan bahwa tidak ada urgensi untuk memvaksinasi mereka pada saat banyak dari mereka yang berada dalam kelompok prioritas, seperti lansia dan petugas kesehatan, belum menerima suntikan.

"Kalau mereka benar-benar wakil rakyat, mereka akan memprioritaskan rakyat yang mereka wakili," katanya.

"Jika perlu, mereka harus menjadi yang terakhir mendapatkan vaksinasi, apalagi keluarga mereka." sambungnya.*** (Rivan Muhammad/PR Bekasi)

Editor: Linda Agnesia

Sumber: PR Bekasi


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x