Utusan Myanmar Desak PBB Gunakan 'Segala Cara yang Diperlukan' untuk Menghentikan Kudeta Militer

- 28 Februari 2021, 05:00 WIB
Utusan Myanmar untuk PBB mendesak pihak PBB untuk dapat melakukan berbagai cara agar bisa menghentikan kudeta militer.*
Utusan Myanmar untuk PBB mendesak pihak PBB untuk dapat melakukan berbagai cara agar bisa menghentikan kudeta militer.* /Reuters/Stringer//REUTERS/Stringer

PR CIREBON - Seorang utusan untuk pemerintah Myanmar yang digulingkan oleh militer, dikabarkan telah meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar dapat menghentikan kudeta yang dilakukan militer tersebut.

Sebagaimana diketahui, Myanmar saat ini berada dalam krisis sejak militer merebut kekuasaan pemerintahan pada 1 Februari dan menahan pemimpin pemerintah Aung San Suu Kyi dan sebagian besar pimpinan partainya.

Hal itu dilakukan militer Myanmar setelah militer mengeluhkan adanya penipuan dalam pemilihan pada November lalu yang dimenangkan partai Aung San Suu Kyi, sementara itu komisi pemilihan mengatakan bahwa pemungutan suara itu adil.

Baca Juga: Raih Happiness Award Berkat Kontribusinya Atasi Covid-19, Anies Baswedan: Keselamatan Warga Jadi Prioritas

Duta besar Myanmar untuk PBB, mengimbau PBB pada hari Jumat, 26 Februari, untuk menggunakan segala cara yang diperlukan agar dapat mengambil tindakan terhadap militer Myanmar dan untuk memberikan keselamatan dan keamanan bagi rakyat Myanmar.

“Kami membutuhkan tindakan lebih lanjut yang sekuat mungkin dari komunitas internasional untuk segera mengakhiri kudeta militer, menghentikan penindasan terhadap orang-orang yang tidak bersalah," kata Kyaw Moe Tun kepada 193 anggota Jenderal PBB.

"Serta mengembalikan kekuasaan negara kepada rakyat dan memulihkan demokrasi di Myanmar,” imbuhnya.

Baca Juga: Penelitian Terbaru Menyebut Wanita Hamil yang Terinfeksi Covid-19 Berisiko Tinggi Melahirkan Secara Prematur 

Dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Al Jazeera, selama pertemuan khusus di Myanmar, utusan tersebut meminta semua negara anggota untuk mengeluarkan pernyataan publik yang mengutuk keras kudeta tersebut.

Halaman:

Editor: Asri Sulistyowati

Sumber: Al Jazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x