Network
Dia mengimbau negara-negara untuk tidak mengakui pemerintah militer atau bekerja sama dengannya dan meminta mereka untuk menuntut militer menghormati pemilihan demokratis tahun lalu.
Kyaw Moe Tun juga mendesak negara-negara untuk mengambil semua tindakan yang lebih kuat untuk menghentikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan terhadap demonstran damai.
“Kami akan terus memperjuangkan pemerintahan, yaitu dari rakyat oleh rakyat, untuk rakyat,” katanya.
James Bays dari Al Jazeera, melaporkan dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan sangat jarang seorang duta besar untuk PBB berbicara menentang peristiwa di negara mereka sendiri, satu-satunya negara yang sebelumnya melakukannya adalah Libya.
“Ini mungkin mendorong beberapa anggota Majelis Umum untuk mengambil posisi yang sedikit lebih keras," Kata Bays.
Baca Juga: Rusia Tuntut Penjelasan Jerman Atas Bebasnya Penjahat Nazi yang Dideportasi Amerika Serikat
Sementara itu, utusan khusus PBB untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, mendorong badan dunia itu untuk memberikan sinyal yang jelas untuk mendukung demokrasi.
Serta mengatakan kepada Majelis Umum bahwa tidak ada negara yang boleh mengakui atau melegitimasi penguasa militer.
"Tidak ada pembenaran untuk tindakan militer, dan kami harus terus menyerukan pembalikan situasi yang tidak dapat diizinkan ini, melelahkan semua saluran kolektif dan bilateral untuk memulihkan jalan Myanmar menuju reformasi demokrasi," katanya.
