Network
“Ini menyakitkan bagi banyak individu dan keluarga, terutama wanita, membiarkan beberapa dari mereka menghindari tanggung jawab mereka. Ini tidak akan terjadi lagi setelah undang-undang ini diundangkan sesuai dengan hukum dan prosedur legislatif," ujarnya.
Menteri Kehakiman mengatakan, reformasi sistem legislatif akan mencakup reformasi dalam cara hakim menghukum individu sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.
“Untuk sistem pidana, dalam drafnya menegaskan bahwa ruang lingkup pidana selalu dibatasi pada perbuatan yang diatur dalam hukum, karena tidak ada kriminalisasi kecuali teks undang-undang," ucap menteri tersebut, dilansir Cirebon.Pikiran-Rakyat.com dari Al-Arabiya pada Selasa, 9 Februari 2021.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Tantang Berikan Bukti Soal Orang yang Mengkritik Dipenjara
Dia menambahkan juga, prinsip personalitas hukuman dan penekanan pada asas praduga tidak bersalah, persetujuan hukuman alternatif penjara, serta pengurangan aspek hukuman perampasan kebebasan.
Dalam menerapkan teks undang-undang pada fakta, hakim akan dapat mengabdikan diri pada pekerjaan dasar mereka dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan di samping lebih memperhatikan aspek realistis dari setiap kasus.
Meskipun tidak ada rincian spesifik tentang undang-undang mana yang akan direformasi yang diumumkan pada hari Senin, Putra Mahkota mengatakan bahwa mereka akan dibebaskan akhir tahun ini setelah diserahkan ke Dewan Menteri dan badan-badannya untuk ditinjau dan dipertimbangkan, sesuai dengan proses legislatif.
Selain itu juga dalam persiapan untuk tunduk pada Dewan Syura, sesuai dengan hukumnya.***
