Network
PR CIREBON – Pakar Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang meningkatnya penggunaan undang-undang yang melarang kritik terhadap keluarga Kerajaan Thailand di negara itu.
Kecaman itu muncul setelah puluhan kasus diajukan terhadap para pemimpin demonstrasi yang dianggap melanggar tabu dengan secara terbuka mengkritik Kerajaan Thailand.
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters, mereka dituntut di bawah undang-undang ketat Thailand, disebut lese majeste, yang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara.
Baca Juga: Dicurigai Bongkar Rahasia Negara secara Ilegal, Jurnalis Australia Ditangkap di Tiongkok
Sejak November, setidaknya 40 aktivis pemuda telah dituntut berdasarkan hukum, menurut catatan yang dikumpulkan oleh Pengacara Hak Asasi Manusia Thailand.
Semua kasus hukum sedang menunggu keputusan.
"Kami sangat terganggu oleh laporan peningkatan jumlah penuntutan lese majeste sejak akhir 2020 dan hukuman penjara yang lebih keras," kata sekelompok tujuh pelapor khusus PBB dan anggota komite kerja penahanan.
Baca Juga: Gili Tangkong Diduga Dijual, Polisi Bergerak Selidiki Praktik Penjualan Pulau
Kantor HAM PBB pada bulan Desember meminta Thailand untuk mengubah undang-undang tersebut.
Pernyataan itu menyoroti kasus Anchan Preelert, seorang wanita berusia 65 tahun yang dijatuhi hukuman 43 tahun penjara pada bulan Januari.
Hukuman itu, menurut pengacara, merupakan hukuman terberat untuk penghinaan kerajaan.
Pemerintah yang didukung militer sempat berhenti menggunakan undang-undang lese majeste pada 2018, tetapi polisi mulai menerapkannya lagi akhir tahun lalu.
Baca Juga: Innalillahi, Dua Kepala Dinas Meninggal Dunia dalam Kecelakaan saat Pulang dari Kunjungan Kerja
Hal itu dilakukan setelah pengunjuk rasa mulai secara terbuka mengkritik monarki.
Thailand secara resmi merupakan monarki konstitusional, tetapi rajanya dihormati oleh negara tersebut.
Sampai saat ini, kritik terbuka terhadap keluarga kerajaan sangat jarang.***
