Network
PR CIREBON – Insiden kudeta yang dilakukan pemerintah militer Myanmar terhadap Aung San Suu Kyi sangat menggemparkan publik.
Kudeta yang terjadi pada Senin, 1 Februari 2021 lalu itu telah merebut paksa pemerintahan yang sah dan menangkap Presiden Aung San Suu Kyi.
Akhirnya kini pihak Pemerintah militer Myanmar angkat bicara soal salah satu alasan dilakukannya kudeta.
Baca Juga: Soroti Militer Myanmar, Budiman Sudjatmiko: Jenis Kediktatoran Tentaranya Paling Katrok
Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Arab News, Jenderal Senior Min Aung Hlaing mengumumkan alasannya pada pertemuan pertama pemerintahan barunya di ibu kota Myanmar.
Militer mengatakan, salah satu alasan menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi adalah karena mereka gagal menyelidiki tuduhannya atas dugaan penyimpangan pemilihan Presiden tahun lalu.
Empat hari sebelum pengambilalihan, Komisi Pemilihan Umum negara bagian militer menyatakan tidak ada masalah berarti dengan pemungutan suara, padahal menurut militer sebaliknya.
Baca Juga: Capai Ratusan Ribu Kg, Barang Bukti Narkotika Berbagai Jenis Dimusnahkan Polda Metro Jaya
Dalam pemilihan November 2020, partai Suu Kyi merebut 396 dari 476 kursi yang diperebutkan di majelis rendah dan atas Parlemen.
Partai oposisi utama, Partai Pembangunan dan Solidaritas Persatuan yang didukung militer, hanya memenangkan 33 kursi.
Militer, yang dikenal sebagai Tatmadaw, secara otomatis mendapatkan 25 persen kursi di rumah gabungan berdasarkan Konstitusi 2008 yang mulai berlaku di bawah pemerintahan militer sebelumnya.
Baca Juga: Menangis usai Pesanan Nasi Kotak Dibatalkan, Penjual Nasi asal Sibolga Kebanjiran Rezeki
Surat kabar negara melaporkan bahwa Min Aung Hlaing memberi tahu anggota Kabinet bahwa Komisi Pemilihan Umum yang baru akan memeriksa data pemungutan suara untuk menemukan hasil yang benar.
Setelah itu tindakan akan diambil sesuai dengan proses hukum. Dia juga mengatakan daftar pemilih akan diteliti terhadap pendaftaran rumah tangga keluarga.
Pemerintah militer Myanmar juga menyatakan bahwa pihaknya hanya akan memegang kekuasaan dalam keadaan darurat selama setahun.
Setelah itu kemudian mengadakan pemilihan yang sah yang pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan.***
