Network
Tetapi Tiongkok dan pemerintah Hongkong membalas dengan mengatakan mereka tidak akan lagi mengakui paspor BNO sebagai dokumen perjalanan yang valid mulai Minggu, 31 Januari.
“Inggris mencoba mengubah sejumlah besar orang Hongkong menjadi warga negara Inggris kelas dua. Ini benar-benar mengubah tujuan asli BNO,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Zhao Lijian, dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Reuters.
Baca Juga: Emmanuel Macron Sebut Vaksin AstraZeneca Dimungkinkan Tidak Efektif untuk Lansia
Pengenaan undang-undang keamanan nasional Beijing pada Juni tahun lalu mendorong Inggris untuk menawarkan perlindungan kepada hampir 3 juta penduduk Hongkong yang berhak mendapatkan paspor BNO mulai 31 Januari.
Skema tersebut, pertama kali diumumkan tahun lalu, memungkinkan mereka yang berstatus Warga Negara Inggris (Luar Negeri) untuk tinggal, belajar dan bekerja di Inggris selama lima tahun dan akhirnya mengajukan permohonan Kewarganegaraan.
BNO adalah status khusus yang dibuat berdasarkan hukum Inggris pada tahun 1987 yang secara khusus berkaitan dengan Hongkong.
Baca Juga: WHO dan UNESCO Beri Julukan Jurnalis ‘Society's Janitor’ dalam Program Vaksinasi Covid-19
Kementerian Luar Negeri Inggris mengatakan kecewa tetapi tidak terkejut dengan keputusan Beijing untuk tidak mengakui paspor BNO.
Langkah Tiongkok ini disebut bersifat simbolis karena penduduk Hongkong biasanya tidak menggunakan paspor BNO mereka untuk bepergian ke daratan Tiongkok.
Sedangkan pemegang paspor BNO di Hongkong masih dapat menggunakan paspor atau kartu identitas Hongkong mereka.***
