Network
PR CIREBON - Komite Konsultasi Arab Saudi-Mesir menekankan penolakan campur tangan regional dalam urusan dalam negeri Arab dan upaya untuk menggoyahkan keamanan dan stabilitas kawasan, lapor siaran pers bersama pada Selasa, 2 Desember 2020.
Komite tersebut mencatat pentingnya peran Arab dan peran Liga Negara-negara Arab, dalam menyelesaikan krisis kawasan dalam kerangka keputusan internasional yang relevan dan mengikuti prinsip-prinsip hukum internasional.
Dalam pernyataan akhir dari Komite Tindak Lanjut dan Konsultasi Politik antara kedua negara, keduanya menekankan pentingnya memastikan kebebasan navigasi di Teluk, Bab al-Mandab, dan Laut Merah.
Baca Juga: Wali Kota Bogor Hadir Dalam Zikir dan Munajat 212, Arya Bima Sebut Persatuan Harus Tetap Dijaga
Menepis segala upaya untuk mempengaruhi kebebasan navigasi, karena ini merupakan ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasan.
Perjanjian yang mengikat tentang Bendungan Renaissance
Pihak Saudi menegaskan dukungannya terhadap upaya Mesir untuk mencapai kesepakatan yang mengikat bagi semua pihak terkait Renaissance Dam, untuk menjaga keamanan air Mesir sebagai bagian integral dari keamanan air Arab.
Selain itu juga untuk meningkatkan pelestarian keamanan dan perdamaian di benua Afrika dengan masuk ke dalam negosiasi serius antara pihak terkait.
Baca Juga: Reuni 212 Tetap Digelar Dengan Cara Tersendiri, Berikut Bocoran Dari Ustad Slamet Maarif
Pihak Mesir menyatakan solidaritasnya dengan Kerajaan Arab Saudi dalam semua tindakan yang diambil untuk melindungi keamanan nasionalnya. Dikutip PikiranRakyat-Cirebon.com dari Al Arabiya.
Pihak Mesir juga menegaskan penolakannya atas setiap serangan di tanah Kerajaan, menekankan bahwa keamanan Kerajaan dan wilayah Teluk Arab merupakan bagian integral dari keamanan nasional Mesir.
Stabilitas di Libya
Kedua belah pihak juga menekankan perlunya menjaga stabilitas, persatuan, dan integritas teritorial Libya, menolak campur tangan asing dalam urusannya dan upaya untuk mengguncang kondisi internal dan regional dengan mendukung terorisme dan ekstremisme.
Baca Juga: Deklarasi Papua Merdeka Bahaya, Fadli Zon: Benny Wenda Nantang NKRI, Kenapa Masih Sibuk Urus HRS ?
Kedua belah pihak menekankan posisi mereka untuk mencapai solusi politik yang komprehensif menyusul apa yang disepakati dalam proses Berlin dan Deklarasi Kairo yang dikeluarkan pada Juni 2020, dan dukungan mereka untuk membangun kembali negara Libya dan lembaganya.
Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi antara kedua negara, mereka menyepakati perlunya menghilangkan hambatan yang menghambat proses peningkatan perdagangan dan pertukaran investasi di antara mereka.
Kedua belah pihak menyatakan kepuasan penuh atas perkembangan kerja sama di segala bidang, dengan pentingnya melanjutkan koordinasi bilateral antara para ahli untuk mencapai lebih banyak aspek kolaborasi dan koordinasi antara kedua negara persaudaraan.
Baca Juga: Dubes Arab Bongkar Kebohongan Pejabat RI, FPI: Kalau Seperti Ini, Indonesia Malu di Mata Dunia
Penyebab Palestina
Kedua belah pihak juga menekankan pentingnya isu Palestina sebagai isu sentral bangsa Arab.
Mereka menekankan bahwa solusi yang adil dan komprehensif membutuhkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di perbatasan perjanjian tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, berdasarkan Inisiatif Perdamaian Arab dan keputusan legitimasi internasional yang relevan.
Dampak dari pandemi Coronavirus di kedua negara dan konsekuensi kesehatan, ekonomi, dan sosialnya dibahas.
Baca Juga: Digelar Semi Virtual, Reuni 212 Dihadiri Sejumlah Tokoh Besar Nasional Termasuk DPR
Patut dicatat bahwa komite tersebut mengadakan pertemuannya di Riyadh pada hari Selasa, dan pihak Saudi dipimpin oleh Pangeran Faisal bin Farhan bin Abdullah, Menteri Luar Negeri. Pihak Mesir dipimpin oleh Sameh Shukry, Menteri Luar Negeri.***
