PR CIREBON - John Bolton tak pernah ingin berdamai dengan Gedung Putih usai digulingkan dari jabatannya sebagai Penasihat Keamanan Nasional pada 2019 lalu.
Padahal, Bolton diketahui bekerja sebagai penasihat keamanan nasional sejak April 2018 hingga September 2019. Bahkan selama kerjanya, Bolton sering dijadikan 'pembantu' Trump yang berperan sebagai 'polisi jahat' di bidang kebijakan luar negeri seperti Iran.
Meskipun faktanya dia dan Bolton memiliki ketidaksepakatan kebijakan yang tajam, termasuk pada Perang Irak. Sehingga sepanjang masa jabatannya, akun-akun media menyampaikan perselisihan antara Bolton dan Trump.
Baca Juga: Jadi Keuntungan Indonesia di Tengah Pandemi, Pakar Lokal Sebut Sinar UV Ampuh Bunuh Virus Corona
Pada akhirnya, saat itu Bolton digulingkan karena pandangannya bertentangan dengan kecenderungan kebijakan luar negeri Trump, termasuk ketidaksepakatan mengenai pembicaraan dengan Taliban di Camp David.
Namun baru-baru ini, Bolton bersumpah untuk merilis buku anti-Presiden Trump. Meskipun, nantinya akan ada perselisihan dengan Gedung Putih terkait isinya mengenai informasi rahasia.
"Ini adalah buku yang tidak ingin dibaca oleh Donald Trump," ungkap Bolton Simon & Schuster yang merupakan pihak penerbit buku kontroversi itu.
Baca Juga: Hoaks atau Fakta: Benarkah NU Promosikan Perempuan Transgender Jadi Ustazah untuk Bela PKI?
Melansir dari New York Post, buku berjudul 'The Room Where It Happened: Memoar White House' itu sempat mengalami kemacetan rilis karena adanya pertengkaran terkait isi buku yang dianggap mengungkap sebuah informasi rahasia gedung putih.
Lebih detail, pernyataan Bolton yang menantang Amandemen Pertama memungkinkan Bolton untuk bergerak maju dengan berani merilis buku yang dapat memancing kemarahan Trump.
"Saya kesulitan untuk mengidentifikasi setiap keputusan Trump yang signifikan selama masa jabatan saya yang tidak didorong oleh perhitungan pemilihan ulang," demikian bunyi narasi Bolton dalam buku itu, berdasarkan sebuah keterangan.
Baca Juga: Sambut New Normal, 420 Sarana Ibadah di Cirebon Akan Disemprot Disinfektan dan Terima Masker Gratis
Diketahui, isi buku itu juga mengikutsertakan jejak pribadinya dalam peristiwa-peristiwa penting, sekaligus penuh dengan perspektif dan humor.
Selain itu, Bolton membahas beragam topik, meliputi kekacauan di Gedung Putih, keputusan Presiden Scattershot yang tidak konsisten serta hubungannya dengan Tiongkok, Rusia, Ukraina, Korea Utara, Iran, Inggris, Prancis, dan Jerman.
Terlebih, seorang pengacara keamanan nasional, Mark Zaid mengklaim Bolton akan menghadapi pintu penjara dan kehilangan pendapatan buku, bila serius merilis buku tersebut.
Baca Juga: Jalani Isolasi Covid-19 Selama 5 Hari, Pasien asal Bengkulu Kaget Ditagih Biaya 6,7 Juta
“Jika (pemerintah) bahkan menganggap satu kata diklasifikasikan, Bolton dapat dituntut,“ jelas Mark Zaid, seorang pengacara keamanan nasional terkemuka dan kritikus Trump.
Sedangkan, Pengacara Bolton Charles Cooper juga mengatakan bahwa ia sudah menerima surat dari pengacara Gedung Putih John Eisenberg untuk Bolton melakukan revisi lebih lanjut terkait isi bukunya.
Sementara itu, Gedung Putih berusaha menyampaikan klarifikasi bahwa buku itu tetap diperbolehkan terbit, tanpa pembenaran.
Baca Juga: Periksa Fakta: Beredar 6 Klaim Tak Berdasar Tentang Kematian George Floyd, Begini Penjelasannya
“Dalam bulan-bulan menjelang publikasi 'The Room Where It Happened,' Bolton bekerja sama dengan Dewan Keamanan Nasional untuk memasukkan perubahan pada teks yang membahas masalah NSC. Versi final, yang diterbitkan buku ini mencerminkan perubahan-perubahan itu, dan Simon & Schuster sepenuhnya mendukung hak Amandemen Pertama Duta Besar Bolton untuk menceritakan kisah waktunya di Gedung Putih Trump, ” demikian bunyi klarifikasinya.***